Komisi B DPRD Sulsel Pastikan Stok Ayam Broiler Aman, Dorong Stabilitas Harga

DISWAY SULSEL  -Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan terkait isu kelangkaan ayam broiler. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati.

RDP dihadiri anggota Komisi B DPRD Sulsel, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Satuan Tugas Pangan, Perhimpunan Peternak Ayam Pedaging (P2AP), serta sejumlah perusahaan kemitraan ayam broiler.

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, menjelaskan RDP digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait fluktuasi harga dan isu kelangkaan ayam broiler di pasaran. Menurutnya, Komisi B memfasilitasi pertemuan antara produsen, penyalur, dan pemerintah guna mencari solusi bersama.

“Pada prinsipnya kami di Komisi B memanggil semua dinas terkait, pelaku usaha, supplier, hingga penjual untuk duduk bersama agar ditemukan solusi bersama,” ujar Heriwawan, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan hasil pembahasan, Komisi B memastikan ketersediaan stok ayam broiler di Sulawesi Selatan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Paparan P2AP menyebutkan kebutuhan ayam broiler di Sulsel mencapai sekitar 11 juta ekor per bulan, sementara kapasitas produksi perusahaan dan mitra peternak mencapai sekitar 20 juta ekor per bulan.

“Jika dihitung dari tingkat konsumsi masyarakat, termasuk kebutuhan lainnya, stok ayam broiler di Sulawesi Selatan masih dalam kondisi aman,” jelasnya.

Meski stok mencukupi, Komisi B menekankan pentingnya pengendalian harga agar tetap terjangkau. Heriwawan meminta pemerintah dan pelaku usaha menekan harga tanpa merugikan peternak maupun pelaku UMKM.

“Kami meminta harga dikendalikan. Tidak boleh terlalu tinggi sehingga menyusahkan konsumen, namun juga tidak mematikan pelaku usaha dan UMKM,” tegas legislator Fraksi Demokrat tersebut.

Terkait kelangkaan ayam broiler yang sempat terjadi pada November 2025 lalu, Heriwawan menyebut kondisi itu dipengaruhi keterbatasan ketersediaan DOC (day old chick) atau anak ayam.

Dalam RDP tersebut juga terungkap tidak adanya perbedaan harga ayam broiler yang signifikan antar daerah di Sulsel. Karena itu, Komisi B merekomendasikan stabilisasi harga secara merata di seluruh wilayah.

“Rekomendasinya, semua pihak sepakat berkolaborasi agar masyarakat mendapatkan ayam berkualitas dengan harga terjangkau,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Sinjai–Bulukumba itu.

Selain itu, Komisi B DPRD Sulsel mendorong pemerintah provinsi untuk lebih aktif melakukan pembinaan terhadap UMKM peternakan, termasuk dukungan infrastruktur, pengembangan DOC, serta penguatan sektor peternakan seiring meningkatnya kebutuhan ayam broiler di Sulawesi Selatan.(*)

Sumber: