Serap Aspirasi di Kecamatan Makassar, Ketua DPRD Sulsel Fokus Pendidikan dan BPJS

DISWAY SULSEL  — Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan utama, di antaranya ketiadaan sekolah menengah atas (SMA) negeri, kepesertaan BPJS Kesehatan, serta distribusi air bersih.

Salah seorang warga, Aisyah, mengungkapkan harapannya agar pemerintah memperjuangkan pembangunan SMA negeri di Kecamatan Makassar.

“Sudah 20 tahun di sini tidak ada SMA negeri. Kami berharap bisa diperjuangkan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu menjelaskan bahwa kendala utama pembangunan SMA negeri di wilayah tersebut adalah ketersediaan lahan.

Ia menyebut persoalan tersebut telah disampaikan warga sejak dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Makassar pada 2009, saat kewenangan SMA masih berada di pemerintah kota.

“Sejak 2009 persoalan ini sudah ada. Kendalanya karena kita tidak memiliki lahan, sehingga sampai sekarang belum bisa dibangun,” jelasnya.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengupayakan solusi alternatif, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas SMP negeri untuk membuka kelas SMA.

“Solusinya sementara ini bisa ‘nebeng’ di SMP negeri. Ini sedang diperjuangkan, mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan,” ujarnya.

Selain persoalan pendidikan, warga juga mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan. Warga meminta kejelasan dan solusi atas kondisi tersebut.

Cicu meminta warga yang merasa berhak namun dinonaktifkan untuk segera melaporkan dan mendata diri agar dapat diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi.

“Silakan didata namanya, nanti kami teruskan ke Dinas Sosial Provinsi untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Terkait infrastruktur, warga menyoroti kondisi Jalan Veteran yang belum sepenuhnya teraspal. Cicu menjelaskan bahwa pengerjaan di kawasan tersebut berkaitan dengan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari pemerintah pusat.

“Pengerjaan jalan berkaitan dengan proyek IPAL. Kita harus menyesuaikan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

Sumber: