Program MBG Masih Timbulkan Polemik, DPRD Sulsel Gelar RDP dengan KPPG

DISWAY SULSEL - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto masih menimbulkan polemik di Sulawesi Selatan. 

Itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Senin, (11/5/2026),  terkait adanya pengaduan masyarakat  soal program MBG dianggap tidak tepat sasaran hingga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi secara sistematik dan terstruktur. 

RDP ini  dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo (PKB), yang dihadiri sejumlah anggota legislatif,  antaranya, Kadir Halid (Golkar), Sofyan Syam (Golkar), Mizar Roem (NasDem, Heriwawan (Demokrat), Andi Patarai Amir (Golkar), Andi Nirawati (Gerindra),  Andi Patudangi (Gerindra), Abdul Rahman (PKS)dan Andi Azizah Irma Wayudiyati (NasDem).

RDP ini dihadiri  Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Badan Gizi Nasional Wilayah Sulawesi Selatan, Handayani Syaukani dan perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat. 

 Fauzi Andi Wawo   menyebut RDP ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait progra MBG  di Sulawesi Selatan. Kendati, terdapat sejumlah persoalan di lapangan terkait dapur MBG  dinilai tidak sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

“Bahwa terdapat banyak  hal-hal di lapangan soal dapur MBG ini yang tidak sesuai dengan standar-standar operasi yang sudah ditentukan. Sehingga mereka datang sini meminta klarifikasi. Jadi sepanjang itu bisa dilaksanakan langsung oleh KPPG Sulawesi Selatan itu langsung ditindaklanjuti,” katanya.

Menurut Legislator PKB ini, untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Sulsel akan meneruskan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Tapi yang menyangkut kewenangan pusat itu langsung kami buatkan untuk rekomendasi ke BGN, ke pusat. Seperti itu. Jadi sementara kami menyimpulkan semuanya, mungkin besok kami akan menunjukkan apa-apa saja yang menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyangkut RDP hari ini,” ujarnya.

Sementara Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Elang Timur (GMP ELIT Indonesia), Pahlevi,  menyampaikan    pelaksanaan MBG  masih terjadi berbagai persoalan.  Di mana,   keterlambatan distribusi makanan, pelanggaran standar operasional, hingga indikasi adanya kelompok tertentu  diduga mengambil keuntungan.

“Terus bermunculan terkait dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan MBG. Dugaan pelanggaran standar operasional, hingga indikasi permainan kelompok tertentu yang diduga mengambil keuntungan dari program tersebut,” katanya.

Selain itu, GMP ELIT juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi makanan yang diterima peserta didik dengan anggaran  telah ditetapkan. Ia menyebut sejumlah dapur SPPG di Sulawesi Selatan diduga belum memenuhi standar higienitas dan pengawasan gizi secara maksimal.

“Dinamika persoalan Program Makan Bergizi Gratis di  Sulawesi Selatan, kami menilai bahwa kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program negara yang seharusnya berpihak kepada rakyat dan peserta didik,” ujarnya.

“Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi kesejahteraan justru berubah menjadi ladang praktik mafia dan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Kepala KPPG BGN Sulsel,  Handayani Syaukani,  menyampaikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat sebanyak 824 unit. Dari total tersebut, sebanyak 555 SPPG telah beroperasi, sementara 113 SPPG lainnya saat ini berstatus suspend atau penghentian sementara.

Sumber: