Pemkot Makassar Pisahkan Server SPMB 2026 untuk Perkuat Sistem dan Transparansi

DISWAY, SULSEL - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mematangkan tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

 

Sejumlah pembenahan signifikan kini disiapkan secara menyeluruh, mulai dari pemisahan server untuk tiap jenjang, pembukaan kanal aduan, hingga penguatan sistem transparansi. 

 

Langkah ini dilakukan guna memastikan proses penerimaan berjalan lebih tertib, akuntabel, dan minimalisir kendala.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa saat ini, masa simulasi dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah persiapan segala hal berkaitan teknis. 

 

Di antaranya penyederhanaan mekanisme login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) agar lebih mudah dipahami orang tua. 

 

Dan penguatan integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan secara otomatis, serta pembukaan kanal layanan aduan, termasuk grup Telegram untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis.

 

"Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya," ujar Achi, Senin (18/5/2026).

 

Proses pendaftaran dilaksanakan secara bertahap mulai Mei hingga Juni 2026, dengan mengedepankan sistem digital.

 

Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan, Disdik Kota Makassar memperpanjang masa simulasi SPMB hingga 21 Mei 2026. Sedangkan pendaftaran sendiri tanggal 2 Juni mendatang. 

 

Kebijakan ini diambil menyusul tingginya antusiasme masyarakat serta sebagai langkah penyempurnaan sistem, khususnya pada alur pendaftaran di platform Lontara+.

 

Achi menegaskan, kesiapan sumber daya manusia, khususnya operator sekolah sebagai garda terdepan, juga menjadi perhatian utama. 

 

Disdik Makassar juga membekali petugas lewat bimbingan teknis (bimtek) bagi operator di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP, guna memastikan pemahaman menyeluruh terhadap sistem baru.

 

"Kami siapkan tim terbaik, operator akan dibekali melalui bimtek agar memahami sistem secara utuh, sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir," tegasnya.

 

Melalui berbagai langkah perbaikan ini, Disdik Kota Makassar berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan inklusif 

 

Sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik baru berbasis digital. 

 

Adapun daya tampung peserta didik tahun ini disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Untuk jenjang PAUD, dari lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa. 

 

Sementara itu, pada jenjang SD dari 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18.000 siswa, dan jenjang SMP dari 55 sekolah negeri sebanyak kurang lebih 15.000 siswa.

 

Mekanisme penerimaan peserta didik dibedakan berdasarkan jenjang. Untuk PAUD, terdapat dua jalur yakni afirmasi sebesar 60 persen dan domisili 40 persen, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap akses pendidikan dasar. 

 

Pada jenjang SD, tersedia tiga jalur yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan pada jenjang SMP, terdapat empat jalur meliputi prestasi (akademik dan non-akademik), domisili, afirmasi, dan mutasi.

 

Terkait penerapan sistem pendaftaran secara daring, Disdik Makassar juga memberikan perhatian khusus pada wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. 

 

Achi mengakui bahwa keterbatasan jaringan internet masih menjadi tantangan, sehingga dalam kondisi tertentu tetap dimungkinkan adanya pendaftaran secara offline sebagai bentuk pengecualian.

 

"Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan dapat lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi," jelasnya.

 

Meski mengedepankan sistem online, Disdik memastikan bahwa layanan bantuan tetap tersedia di setiap sekolah. 

 

Panitia penerimaan murid baru akan disiagakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem, baik karena kendala teknis maupun keterbatasan informasi.

 

Lanjut dia, Sekolah tetap menjadi pusat layanan. Sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan dapat datang dan akan dibantu oleh panitia. 

 

"Ini bagian dari upaya kami memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik," tambahnya.

 

Saat ini, berbagai langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya antusiasme masyarakat sekaligus untuk menyempurnakan sistem pendaftaran berbasis digital melalui aplikasi Lontara+.

 

Di tingkat sekolah, setiap satuan pendidikan turut menyediakan helpdesk dan operator yang siap mendampingi orang tua maupun calon siswa secara langsung. 

 

Layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan inklusif selama proses pendaftaran berlangsung.

 

Tak hanya layanan tatap muka, Disdik Makassar, juga menghadirkan kanal pengaduan dan informasi berbasis digital, seperti hotline serta grup Telegram resmi. 

 

Kanal ini digunakan untuk menyampaikan pembaruan informasi secara berkala sekaligus menampung aduan masyarakat secara cepat dan responsif.

 

Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat memantau perkembangan informasi SPMB melalui kanal resmi, seperti media sosial Dinas Pendidikan maupun portal resmi Pemerintah Kota Makassar.

 

"Selama masa simulasi ini kami juga menyediakan grup Telegram resmi sebagai kanal update," ujarnya. 

 

"Masyarakat yang mengalami kendala bisa langsung menyampaikan aduan di sana, dan tim kami akan merespons serta memberikan pembaruan secara berkala," lanjut Gita. 

 

Dengan berbagai pembenahan ini, Pemerintah Kota Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

 

Ia menambahkan, tim teknis terus melakukan pemantauan dan optimalisasi sistem agar layanan berjalan lebih stabil hingga seluruh tahapan SPMB selesai.

 

Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar melakukan pembenahan signifikan pada sistem server. Jika sebelumnya seluruh jenjang terpusat pada satu server yang berpotensi menimbulkan lonjakan akses. 

 

Maka tahun ini, sistem dipisahkan menjadi tiga server berbeda, masing-masing untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP.

 

Pembagian server ini dilakukan untuk menghindari penumpukan akses seperti tahun lalu. 

 

"Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil," jelas Andi Gita.

 

Selain itu, tim juga telah melakukan uji ketahanan sistem (penetration test) dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pengguna pada hari pendaftaran.

 

Uji coba ini akan kembali dilakukan menjelang pelaksanaan SPMB untuk memastikan kesiapan maksimal.

Dalam upaya menjaga transparansi dan mencegah potensi kecurangan. 

 

Dikatakan, sistem Lontara+ juga dilengkapi dengan dashboard pemantauan internal. Melalui fitur ini, pihak Dinas Pendidikan hingga Wali Kota dapat memantau secara langsung. 

 

Dimana, kinerja operator sekolah, jumlah pendaftar, progres verifikasi, hingga durasi penyelesaian berkas.

Dashboard ini memungkinkan pengawasan secara real time. 

 

"Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan bisa langsung dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan," ungkapnya.

 

Sistem ini juga memungkinkan evaluasi cepat terhadap kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan keterlambatan verifikasi atau penumpukan berkas.

 

Dengan langkah tersebut, tim dapat segera memberikan solusi agar seluruh proses tetap berjalan sesuai jadwal, terutama menjelang pengumuman hasil seleksi.

 

Lebih lanjut, Andi Gita menegaskan bahwa secara sistem, peluang kecurangan dapat diminimalisir secara signifikan. 

 

Meski demikian, ia mengakui bahwa potensi di luar sistem tetap menjadi perhatian bersama, sehingga dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. Secara sistem  sudah dibuat seaman mungkin dan transparan. 

 

"Namun di luar sistem tentu tetap perlu pengawasan bersama. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk aktif memantau proses pendaftaran secara mandiri," tegasnya. (*).

Sumber: