Wabup DM Imbau Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

MAKASSAR, HARIAN DISWAY -- Wabup Gowa, Darmawangsyah Muin mendukung penuh Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Wabup DM akronimnya menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi menjadi langkah penting untuk memetakan kondisi riil sektor usaha dan memperkuat dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah.

Menurut DM, data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengukur perkembangan ekonomi masyarakat, termasuk mengevaluasi efektivitas berbagai program pemberdayaan dan bantuan bagi pelaku usaha.

"Sensus Ekonomi ini sangat penting karena akan memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Wabup DM saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (10/6/2026).

Suami Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah itu pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Gowa, untuk mensukseskan proses pendataan yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. 

Dimana petugas sensus nantinya akan melakukan pendataan langsung ke rumah tangga maupun lokasi usaha. 

"Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar akan membantu pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai potensi dan tantangan sektor ekonomi di daerah," tukasnya.

Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun untuk mendata seluruh unit usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar.

Aryanto menyebutkan, sebanyak lebih dari 8.000 petugas akan diterjunkan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan untuk melakukan pendataan. Selain usaha yang memiliki lokasi fisik, sensus juga akan menjangkau aktivitas ekonomi berbasis digital yang berkembang di masyarakat.

Ia pun berharap, pelaksanaan sensus di Sulsel mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk berbagai kalangan seperti pelaku usaha dan akademisi.

"Sensus Ekonomi diharapkan menghasilkan basis data yang komprehensif sebagai landasan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Aryanto.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menerangkan, pendataan yang dilakukan merupakan sensus lengkap, bukan survei berbasis sampel, sehingga seluruh pelaku usaha akan menjadi sasaran pendataan. Data yang dikumpulkan juga dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sensus ini penting untuk menghadirkan potret ekonomi yang utuh, termasuk usaha rumah tangga dan usaha yang dijalankan melalui platform digital. Hasilnya akan menjadi referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," terangnya.(rus)

Sumber: