Keliru Memaknai 'Diskresi': Restu Maju Bukan Tiket Menang

Oleh: Barly RM 

(Kader Golkar)

 

DISWAY, SULSEL - Hiruk-pikuk politik di Sulawesi Selatan kembali memanas dalam beberapa hari ini seiring dengan keluarnya surat diskresi dari DPP Partai Golkar kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk mengikuti kontestasi Ketua DPD I Golkar Sulsel . 

 

Di tengah riuh rendah kabar tersebut, muncul narasi simpang siur di ruang publik. Sebagian kalangan menduga bahwa diskresi adalah "surat sakti" atau perintah mutlak dari Pusat agar IAS otomatis menjadi ketua.

 

Sebagai sebuah kesalahpahaman yang berbahaya, anggapan ini perlu diluruskan. Berdasarkan konstitusi dan mekanisme internal Partai Golkar, diskresi bukanlah jaminan kemenangan, melainkan kunci pembuka pintu administrasi.

 

*Apa Hakikat Diskresi dalam Golkar?*

 

Dalam tubuh Partai Golkar, diskresi memiliki definisi yang sangat teknis dan spesifik. Diskresi adalah instrumen pengecualian administratif yang diberikan oleh Ketua Umum DPP kepada kader yang ingin maju dalam Musyawarah Daerah (Musda), namun belum memenuhi syarat standar keanggotaan atau kepengurusan—biasanya terkait durasi masa bakti minimal 5 tahun sebagai pengurus aktif.

 

Jadi, ketika IAS menerima diskresi, artinya DPP Pusat mengakui potensi dan loyalitasnya, serta memberikan "izin khusus" agar namanya bisa lolos verifikasi administrasi despite adanya kekurangan formalitas masa jabatan. Ini adalah bentuk fleksibilitas politik, bukan otoritarianisme pusat.

 

*Demokrasi Internal Tetap Raja*

 

Penting bagi seluruh elemen Golkar Sulsel dan Masyarakat untuk memahami bahwa setelah pintu administrasi terbuka berkat diskresi, permainan sebenarnya baru dimulai. 

 

Di atas kertas, diskresi tidak memiliki daya magis untuk membelokkan suara peserta Musda.

 

Sebagaimana ditegaskan oleh berbagai preseden di daerah lain, termasuk saat Ahmad Doli Kurnia Tanjung menangani kasus serupa di Sumut, proses di Golkar tetap mengedepankan mekanisme demokratis. Pemenang ditentukan oleh siapa yang mampu meyakinkan pemilik suara—yaitu para utusan DPD, DPC, dan sayap partai—bukan oleh siapa yang memegang surat dari Ketum.

 

Jika diskresi dimaknai sebagai "perintah menjadi ketua", maka hal itu akan mencederai prinsip demokrasi internal partai. 

 

Diskresi hanya memastikan IAS boleh bertarung; tetapi apakah IAS menang, sepenuhnya bergantung pada konsolidasi, visi-misi, dan dukungan basis massa di tingkat akar rumput Sulsel.

 

*Ujian Kedewasaan Politik Golkar Sulsel*

 

Kehadiran diskresi untuk IAS seharusnya disikapi dengan kepala dingin. Bagi pendukung IAS, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa dukungan pusat harus dikonversi menjadi kepercayaan lokal melalui kerja keras di lapangan. Bagi rival politik, ini adalah tantangan untuk berkontestasi secara sehat tanpa terjebak pada narasi konspirasi "titipan pusat".

 

Golkar adalah partai besar yang dibangun di atas asas musyawarah dan mufakat, namun juga kompetisi yang adil. Mengubah makna diskresi menjadi alat paksa politik justru akan merusak kohesi internal partai di Sulsel.

 

Oleh karena itu, mari kita kembalikan diskresi pada tempatnya: sebagai izin administratif untuk berkompetisi. Biarkan suara-suara kader Golkar Sulsel yang berbicara di Musda nanti. Jika IAS mampu memenangkan hati peserta, maka itu adalah kemenangan demokrasi. Jika tidak, maka itu adalah konsekuensi wajar dari dinamika politik internal.

 

Yang terpenting, Golkar Sulsel harus tetap solid, tertib, dan menjunjung tinggi konstitusi partai, terlepas dari siapa yang akhirnya memimpin kapal besar ini ke depan.

Sumber: