DPRD Kota Makassar
PEMKOT MAKASSAR

Mitigasi Ancaman Banjir dan Kekeringan, BPBD Makassar Gandeng 23 Perguruan Tinggi

Mitigasi Ancaman Banjir dan Kekeringan, BPBD Makassar Gandeng 23 Perguruan Tinggi

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Anjungan MNEK, Center Point of Indonesia --

DISWAY, SULSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, hingga kekeringan, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan.

 

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Anjungan MNEK, Center Point of Indonesia (CPI), Selasa (14/7/2026).

 

Apel tersebut diikuti unsur BPBD, TNI, Polri, Basarnas, organisasi perangkat daerah (OPD), relawan kebencanaan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman bencana di Kota Makassar.

 

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

 

“Potensi bencana dapat terjadi kapan saja. Karena itu, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Munafri.

 

Ia mengatakan seluruh upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam membangun ketangguhan daerah.

 

Menurutnya, apel kesiapsiagaan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menguji kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.

 

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menguatkan komitmen, menyatukan langkah, menguji kesiapan personel dan sumber daya, serta memperkokoh sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Makassar,” katanya.

 

Munafri menilai latihan, simulasi, dan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.

 

Ia menegaskan penguatan kesiapsiagaan merupakan bagian dari visi pembangunan Kota Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

 

“Budaya sadar bencana harus menjadi bagian dari karakter masyarakat, sehingga setiap individu, keluarga, dan komunitas memahami risiko, mampu melakukan mitigasi, serta siap bertindak secara cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat,” ujarnya.

 

Menurut Munafri, edukasi kebencanaan harus terus diperkuat melalui pelatihan, simulasi, sosialisasi, hingga peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat kelurahan agar mampu mengurangi risiko sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

 

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan kajian risiko bencana, Kota Makassar menghadapi sejumlah ancaman seperti banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, dan kekeringan yang dipengaruhi perubahan iklim.

 

Perubahan iklim, kata dia, telah meningkatkan frekuensi maupun intensitas kejadian bencana sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampaknya.

 

Selain itu, Munafri mendorong penerapan prinsip Build Back Better, yakni membangun kembali kawasan terdampak bencana dengan kondisi yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh.

 

Ia turut mengajak seluruh unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan keselamatan masyarakat.

 

“Tantangan kebencanaan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, BPBD Kota Makassar menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 23 perguruan tinggi sebagai upaya memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui pengembangan sumber daya manusia.

 

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan kerja sama tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan.

 

Menurut Fadli, mahasiswa akan memperoleh pembelajaran langsung di lapangan sehingga tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktik dalam mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana.

 

Program tersebut menargetkan sekitar 1.000 mahasiswa dari setiap perguruan tinggi yang terlibat. Dengan demikian, sedikitnya 23.000 mahasiswa diproyeksikan memiliki kompetensi dasar di bidang kebencanaan.

 

“Ketangguhan daerah tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga dengan menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas, kepedulian, dan kesiapan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Kota Makassar,” kata Fadli.

 

Ia berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat ekosistem kebencanaan di Kota Makassar melalui keterlibatan aktif kalangan akademisi serta memperluas budaya sadar bencana di tengah masyarakat dengan mahasiswa sebagai agen edukasi dan mitigasi.

Sumber: