DPRD Sulsel Dorong Dana Abadi Kebudayaan Lewat Ranperda Inisiatif

DISWAY SULSEL  -  Panitia Khusus (Pansus) Pemajuan Kebudayaan Daerah DPRD Sulawesi Selatan terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.  Ranperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Sulsel.  

Salah satu poin yang menjadi pembahasan adalah pengaturan mengenai Dana Abadi Kebudayaan  sebagai dukungan terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Sulsel.

Wakil Ketua Pansus Pemajuan Kebudayaan Daerah DPRD Sulsel, Heriwawan, mengatakan rapat kali ini merupakan tahap pendalaman setelah pansus sebelumnya menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan kebudayaan.

"Rapat Pansus pendalaman untuk melengkapi pembahasan yang sudah kita lakukan. Sebelumnya kan kita panggil semua stakeholder kebudayaan Sulawesi Selatan, baik dari pemerhati kebudayaan, Dinas Kabupaten/Kota, semua itu sudah kita mintai masukannya. Hari ini kita lanjutkan pembahasannya pasal per pasal. Jadi kami untuk mendetailkan dan betul-betul melihat satu per satu, pembahasannya pasal per pasal bersama dengan Biro Hukum dan Dinas Pariwisata," kata Heriwawan kepada wartawan usai rapat di kantor sementara DPRD Sulsel,  Rabu, (6/8/2026).

Menurut Heriwawan, pembahasan Ranperda masih berada pada tahap awal dan baru memasuki pembahasan pasal perpasal. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan Dana Abadi Kebudayaan.

"Salah satu yang menjadi diskusi kita itu adalah soal adanya ketersediaan Dana Abadi Kebudayaan Sulawesi Selatan. Jadi kita berharap bahwa ke depan, karena di pusat kan sudah diatur, di Pemprov juga ini kita berharap keterlibatan pemerintah, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat umumnya, pemerhati budaya, itu ikut terlibat dalam melakukan pemajuan kebudayaan," katanya.

Dana tersebut, kata dia, nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemajuan kebudayaan.

Ia menjelaskan, cakupan pemanfaatan dana itu juga meliputi pelestarian cagar budaya.

Heriwawan mengatakan pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan akan berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber pendanaannya dapat berasal dari pemerintah pusat, APBD, CSR perusahaan, hingga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya.

"Itu anggarannya bisa dari pemerintah pusat, bisa dari APBD kita, bisa dari CSR, bisa dari masyarakat umum yang punya kepedulian terhadap kebudayaan. Karena di luar negeri itu, cagar-cagar budaya sudah banyak dikelola. Kenapa kayak di Belanda dan di luar negeri itu cagar budayanya mereka modern-modern? Karena mereka melibatkan swasta yang punya perhatian khusus tentang kebudayaan. Makanya kita buka ini pihak luar untuk ikut berkontribusi," katanya.

Menurut Heriwawan, Dana Abadi Kebudayaan nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi satu objek cagar budaya, tetapi untuk seluruh kegiatan pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan.

"Ini kalau kita nanti semua. Semua kegiatan kebudayaan, tidak hanya di Benteng, seluruh Sulawesi Selatan. Cagar budaya, seni, pertunjukan, pokoknya semua pemajuan kebudayaan," tukasnya.

Ia menambahkan, Ranperda tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memudahkan pemberian dukungan terhadap kegiatan kebudayaan, termasuk melalui program CSR.(*)

Sumber: