DPRD Kota Makassar
PEMKOT MAKASSAR

Ajaib! DPRD Sulsel Klaim Tak Pernah Usulkan Pokir Tapi Jadi Temuan KPK

Ajaib! DPRD Sulsel Klaim Tak Pernah Usulkan Pokir Tapi Jadi Temuan KPK

Ilustrasi: Rapat Paripurna DPRD Sulsel --

DISWAY SULSEL  – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Kadir Halid, mengaku kaget lembaga legislatif tersebut terseret dalam temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulsel Tahun Anggaran 2025-2026.

Kadir menegaskan, 85 anggota DPRD Sulsel hanya menginput aspirasi masyarakat ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia membantah DPRD pernah mengusulkan anggaran untuk program Pokir.

"Kaget dong, kita heran. Padahal program ini tidak jalan, kenapa kita masuk ada di situ," ujar Kadir usai memimpin rapat gabungan lintas komisi di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (17/11/2026) sore.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, sejak dilantik pada 2024, anggota DPRD Sulsel periode ini tidak pernah menjalankan kegiatan Pokir.

Menurutnya, tugas legislator hanya menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, kunjungan kerja, dan pertemuan langsung dengan warga di daerah pemilihan masing-masing.

Aspirasi tersebut kemudian dihimpun oleh setiap fraksi dan disahkan melalui rapat paripurna. Setelah itu, daftar usulan program dimasukkan ke dalam SIPD yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Kadir mengaku tidak mengetahui nilai anggaran Pokir yang tercantum dalam temuan KPK. Sebab, usulan yang disampaikan DPRD hanya berupa daftar program berdasarkan aspirasi masyarakat tanpa disertai rincian anggaran.

"Kita tidak tahu berapa anggarannya karena kita tidak pernah mengusulkan anggaran. Yang kita usulkan hanya program berdasarkan masukan masyarakat waktu turun reses, lalu masuk di SIPD. Nah, saya tidak tahu dari mana asal-usulnya sehingga ada informasi bahwa Pokir jalan," tegasnya.

Ia mengatakan, DPRD Sulsel baru mengetahui persoalan tersebut setelah mendengar pernyataan KPK.

Temuan terkait Pokir DPRD Sulsel Tahun Anggaran 2025-2026 sebelumnya disampaikan Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Makassar, Kamis (5/11/2026).

"Itu laporan dari KPK waktu ada kegiatan di Rumah Jabatan Gubernur," kata Kadir.

Untuk menelusuri asal-usul data tersebut, DPRD Sulsel menggelar rapat gabungan lintas komisi secara tertutup sejak Selasa siang.

Rapat yang dipimpin Kadir itu turut dihadiri dua Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi A Wawo dan Sufriadi Arif, serta jajaran pimpinan Komisi A hingga E.

DPRD juga mengundang empat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel, yakni Kepala Inspektorat Sulsel Marwan, Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasamin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulsel.

Sumber: