DPRD Kota Makassar
PEMKOT MAKASSAR

Bupati Takalar Daeng Manye Waspadai TPPO dan Mobilitas Tenaga Kerja Asing

Bupati Takalar Daeng Manye Waspadai TPPO dan Mobilitas Tenaga Kerja Asing

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan sambutan saat memimpin Rapat TIMPORA Kabupaten Takalar 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).--

TAKALAR, DISWAYSULSEL - Potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga meningkatnya mobilitas tenaga kerja menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Takalar. 

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan pentingnya pengawasan orang asing melalui penguatan koordinasi lintas instansi.

Hal itu disampaikan Daeng Manye saat memimpin Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026). 

Mengusung tema Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di daerah.

Daeng Manye mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar atas upaya membangun sinergi pengawasan bersama pemerintah daerah. 

Daeng Manye mengingatkan, pengembangan Kawasan Industri Takalar berpotensi meningkatkan mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja asing. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, termasuk potensi TPPO dan penyelundupan manusia. 

“TIMPORA ini penting karena menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menganalisis persoalan, menyusun peta pengawasan, serta memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait orang asing,” tegasnya.

Dalam pembahasan rapat, sejumlah kawasan menjadi perhatian pengawasan, mulai dari wilayah pesisir dan perikanan, kawasan budidaya dan ekonomi, pariwisata, permukiman, hingga jalur strategis Makassar–Takalar–Jeneponto. 

Aktivitas perikanan, budidaya rumput laut, pengembangan usaha, serta mobilitas orang asing dinilai membutuhkan pengawasan yang terukur. TIMPORA juga memiliki kewenangan melakukan koordinasi lintas sektor, pertukaran data, evaluasi, hingga operasi gabungan khusus maupun insidental.

Daeng Manye berharap rapat tersebut tidak berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret berupa data yang akurat, pertukaran informasi yang tertib, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Seluruh unsur, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum maupun instansi vertikal, diminta menjalankan perannya secara profesional dan sinergis. 

Pengawasan orang asing harus semakin optimal tanpa mengabaikan iklim investasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, keamanan, ketertiban, serta pembangunan daerah dapat berjalan beriringan.

Sumber: