Dia pun berharap, para penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu ke depannya dapat bersikap netral dan transparan agar tak ada pihak yang merasa dirugikan atas penyelenggaraan kontestasi politik.
“Kalau sudah bisa dilakukan netral dan transparan, itu insyaallah berjalan dengan baik Pemilu atau Pilkada. Intinya di situ saja,” tukasnya.
Menanggapi ini, Komisioner KPU Sulsel, Romy Harminto mengakui memang pasca Pilkada Serentak terdapat berbagai laporan atas KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota kepada DKPP.
“Kita ini sebagai penyelenggara tidak bisa membuat semua orang puas ketika kita melakukan perhelatan Pemilu atau Pilkada. Tetapi laporan terkait DKPP itu kita harus lihat dulu dari masalahnya di mana,” katanya kepada Harian Disway Sulsel, Minggu 9 Februari 2025.
“Tidak lucu kalau laporannya terkait Pemilu, lantas muncul di saat tahapan Pilkada, lalu kita mengklaim bahwa Pilkada ini integritas penyelenggara dipertanyakan,” sambungnya.
Romy juga mengatakan, sering kali ada kasus yang baru berupa laporan tapi sudah dihakimi di media dan mengindahkan asas praduga tak bersalah. Menurut dia, berbagai laporan itu tidak bisa serta-merta diartikan sebagai suatu kegagalan penyelenggara Pemilu.
“Intinya kita kembalikan kepada DKPP, namun bukan menjadi barometer sebuah perhelatan,” pungkasnya. (Reg-Fath/E)