DISWAY, SULSEL - Anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Palopo terdampak efesiensi yang mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Awalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan anggaran PSU sebesar Rp11,5 Miliar kepada Pemerintah Kota Palopo.
Namun, setelah ditelaah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) angka yang disetujui oleh Pemkot Palopo hanya sebesar Rp10,5 Miliar.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengakui angka tersebut adalah hasil setelah dilakukan penerapan prinsip efisiensi sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.
"Kita diminta untuk membuatkan usulan kemarin, kita berikan usulan ternyata ada koreksi terkait dengan efisiensi di angka 10 M itu," ungkap Hasbullah, Jumat 14 Maret 2025.
Pada prinsipnya, kata dia, KPU tidak mempermasalahkan efisiensi tersebut dan akan segera menyesuaikan RAB sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh Pemkot Palopo.
"Jadi sekarang sementara pemeriksaan nomenklatur NPHD-nya bagian hukum. Insyaallah segera penandatanganan," sebutnya.
Adapun Hasbullah menyebut ada beberapa item anggaran yang terpangkas. Salah satu yang dicoret adalah uang harian di setiap kali kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek).
"Salah satu item yang saya ingat, yang dicoret itu kegiatan Bimteknya teman-teman itu kan ada uang transport dan uang harian. Uang harian itu yang dicoret," urainya.
Dengan adanya efisiensi ini, maka Hasbullah mengatakan angka yang disetujui oleh Pemkot Palopo dan akan segera ditandatangani dalam NPHD adalah Rp10.506.657.000,-. (*)