DISWAY, SULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui ada berbagai isu kerawanan pelanggaran yang berpotensi terjadi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Palopo. Salah satunya adalah praktek money politic.
Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Alamsyah mengakui money politic memang selalu jadi kerawanan di setiap Pemilu, tak terkecuali pada PSU.
"Tentu kita akan konsen di situ. Karena sudah jadi wacana dari dulu bahwa salah satu kerentanan PSU itu adalah potensi money politic," katanya saat dihubungi, Minggu, 16 Maret 2025.
Dia mengatakan pencegahan dan pengawas money politic ini memang menjadi PR bagi Bawaslu. Apalagi praktek jual-beli suara ini sering terjadi jelang hari H pencoblosan.
"Inilah yang jadi PR kami selanjutnya nanti. Terutama menjelang hari pencoblosan dan hari pemungutan suara itu sendiri," sebutnya.
Alamsyah mengungkapkan, untuk meningkatkan fokus pengawasan, Bawaslu Provinsi Sulsel pun ikut membantu Bawaslu Kota Palopo dalam mengawasi setiap tahapan PSU ini.
Dia juga mengatakan, pengawasan pada PSU ini tetap sama dengan pengawasan pada Pilkada sebelumnya meskipun dalam waktu yang singkat.
"Memang salah satu amar putusan itu meminta kepada Bawaslu RI terutama Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pendampingan terhadap Pilkada ulang di Palopo ini," tukasnya.
Sementara Kordiv Hukum dan Pengawasan Bawaslu Palopo, Ardiansyah sebelumnya mengatakan pihaknya belum mendapat temuan dan laporan terkait pelanggaran jelang PSU.
"Sejauh ini, dimulai pasca putusan MK Alhamdulillah kami masih melakukan pengawasan terkait dengan dugaan-dugaan atau potensi pelanggaran. Kami juga melakukan beberapa pencegahan, namun sampai hari ini belum ada temuan maupun laporan," bebernya.
Dia pun mengakui PSU punya tantangan pengawasan yang berbeda dari Pilkada sebelumnya. Tetapi, lanjut Ardiansyah, pihak Bawaslu maupun KPU akan semaksimal mungkin menjalankan tugasnya masing-masing.
"Kalau bicara tantangan, berarti bicara terkait animonya pengawas Pemilu. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini kami selalu bersinergi sama KPU dalam melakukan pengawasan dan menjalankan tahapan," tutupnya. (*)