Pemkot Makassar dan PT Tiran Wisata Bahas Percepatan Pambangunan Kawasan Pulau Kodingareng Keke

DISWAY, SULSEL – Pemerintah Kota Makassar bersama PT Tiran Wisata Sangkarang menggelar pertemuan guna membahas pengelolaan Pulau Kodingareng Keke.

 

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,sebagai langkah percepatan pembangunan di kawasan tersebut. Berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (5/6/2025)

 

Hadir, Dirut PT Tiran Wisata Sangkarang, Andi Wirdiyawati, Perwakilan PT Tiran Salahuddin Alam. Juga dari Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan, Dinas Tata Ruang.

 

Munafri menekankan pentingnya percepatan proses pengelolaan apakah kembali ke pihak Pemkot atau dilakukan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) atau hanya sebatas perjanjian sewa.

 

Karena kondisi Pulau Kodingareng Keke semakin memprihatinkan. Ia menyebut bahwa luas pulau tersebut terus berkurang dan membutuhkan perhatian ekstra dari berbagai pihak.

 

"Proses ini kalau bisa secepatnya kita selesaikan. Kita tahu bersama bahwa Pulau Kodingareng Keke butuh sentuhan yang ekstra. Setiap hari luasannya semakin berkurang," ujar Munafri dalam pertemuan tersebut.

 

Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga menuturkan sejumlah poin dalam draft kerja sama yang dinilainya masih perlu ditinjau ulang. Ia menyebut dua hal utama yang menjadi perhatian, yakni masa perjanjian sewa dan nilai objek sewa.

 

"Saya sudah melihat draft-nya, dan saya pikir ada beberapa persoalan. Yang pertama soal masa waktu perjanjian sewa, dan yang kedua mungkin nilai objek sewanya," jelasnya.

 

Munafri berharap diskusi yang melibatkan semua pihak ini bisa melahirkan dasar hukum dan kebijakan yang jelas untuk mendukung pengembangan Pulau Kodingareng secara berkelanjutan.

 

"Termasuk menjadikannya sebagai destinasi wisata unggulan di Makassar," harapnya.

 

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, M. Roem, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi, terkait pengelolaan lahan di Pulau Kodingareng Keke. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan pengelolaan aset dengan ketentuan yang berlaku.