DISWAY, SULSEL – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, angkat bicara soal isu reshuffle kabinet dan dinamika politik nasional yang kian menghangat.
Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang tidak bisa didikte oleh siapa pun, meski telah membuka ruang demokratisasi secara luas.
“Akhir-akhir ini memang terasa sekali proses demokratisasi di republik ini berjalan sangat luar biasa, bahkan kadang-kadang proses demokratisasi itu di dalam prakteknya cenderung pada kebebasan bukan pada demokrasi,” kata Idrus Marham kepada wartawan, di Makassar, Sabtu, (7/6/2025).
Menurut Idurs Marham, demokrasi dan kebebasan tidak bisa disamakan. Demokrasi tetap harus berjalan dalam koridor aturan dan komitmen kebangsaan.
“Demokratisasi dan kebebasan itu beda, kalau demokratisasi tetap ada koridor, ada asas komitmen kebangsaan, kemudian ada asas komitmen pada aturan-aturan yang ada, ada rasionalitas dan lain-lain. Tapi kebebasan, tanpa terkendali oleh aturan-aturan yang ada, ini beda dalam perspektif saya,” tegas Idrus.
Ia menyebut, Presiden Prabowo sejak awal masa kepemimpinannya membuka ruang demokrasi dan mengajak semua pihak untuk membangun bangsa ini sebagai rumah besar yang dilandasi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan semangat persatuan sebagaimana tercermin dalam Pancasila.
“Bapak Prabowo yang di awal kerjanya itu telah mengajak kepada semua pihak untuk sama-sama membangun bangsa ini sebagai rumah besar, diinspirasi oleh asas kekeluargaan, asas kegotongroyongan, dan atas asas kekitaan, sebagaimana juga yang tercermin di dalam falsafah bangsa negara kita itu Pancasila,” jelasnya.
Idrus menilai pendekatan terbuka itu juga tampak dari peran Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam menjembatani kelompok kritikus.
“Pak Dasco ini sangat luar biasa, mengajak kelompok-kelompok kritis, mengajak kelompok-kelompok oposisi untuk berdiskusi, untuk berdialog bersama-sama. Dan saya punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dasco itu, itu kalau bukan perintah dari Pak Prabowo paling tidak ada sinyal dari Pak Prabowo bahwa memang inilah yang kita inginkan,” ucapnya.
Namun, Idrus menyayangkan perkembangan kebebasan yang dibuka justru dimanfaatkan untuk mendikte Presiden. Ia mencontohkan menguatnya isu dorongan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Akhir-akhir ini ada kecenderungan itu dari kritikan sudah naik lagi dikit seakan-akan mendikte, misalkan pergantian Kapolri sudah ada mengatakan harus dipotong, ini harus segera diganti. Ini sudah mendikte,” ujarnya.
Idrus menilai Presiden Prabowo merupakan sosok dengan pengalaman dan pemahaman politik yang sangat dalam, termasuk dalam membaca karakter orang di sekitarnya.
“Pak Prabowo ini adalah orang yang sudah malang melintang di dalam perjuangan politik, pernah disisihkan, pernah dihianati, pernah dizolimi. Dari pengalaman ini saya punya keyakinan Pak Prabowo memiliki pengetahuan yang sangat komprehensif, tentang pemetaan-pemetaan kekuatan politik, pemetaan orang-orang siapa yang memang loyal, siapa yang munafik, siapa yang hanya muncul ketika enak-enak," bebernya.
“Pak Prabowo bukan tipe kepemimpinan yang bisa didikte, tapi beliau adalah pemimpin yang mandiri, yang punya pengetahuan, dan memiliki visi yang sangat besar dan karena itu punya dasar-dasar pertimbangan objektif rasional di dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik ke depan,” sambungnya.
Terkait isu reshuffle, Idrus menyatakan sepenuhnya itu adalah hak prerogatif Presiden. Namun ia meyakini bila memang ada menteri yang tidak menunjukkan kinerja, Presiden Prabowo punya kewenangan penuh.