Zulfikar menjelaskan bahwa rapat penetapan harga TBS rutin digelar setiap bulan, dihadiri oleh perwakilan pemerintah, petani, dan PKS. Namun, hasil rapat tersebut diabaikan oleh PKS dengan berbagai alasan teknis, termasuk kadar rendemen.
“Tidak bisa terus berdalih soal teknis. Ini bukan keputusan sepihak. Penetapan harga ini hasil kesepakatan bersama. Apalagi sekarang banyak petani justru menjual buah ke luar daerah, seperti ke Sulawesi Tengah, karena harganya lebih tinggi,” ujarnya.
Politisi PKB ini juga menyoroti fenomena petani di Luwu Utara yang memilih menjual hasil panennya ke luar provinsi akibat rendahnya harga beli dari pabrik terdekat.
“Kami DPRD mendukung sepenuhnya para petani. Harapan kami, keputusan pemerintah ini bisa ditegakkan dan dipatuhi semua pihak, terutama pabrik kelapa sawit,” tutup Zulfikar.