Pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang tangguh, hijau, dan berdaya saing.
Pemprov telah menyalurkan alat dan mesin pertanian modern (alsintan) kepada kelompok tani untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya operasional.
Pada sektor perikanan, dilakukan revitalisasi pelabuhan perikanan, penyediaan bahan baku, serta pengembangan sistem logistik ikan berbasis digital.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan Golkar, Pemprov Sulsel menyampaikan komitmen untuk menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal dengan RPJMD dan RKPD.
Pemerintah akan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, efisiensi belanja, dan pengendalian defisit secara berkelanjutan.
Pemprov juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi aset, digitalisasi pajak, serta peningkatan peran BUMD.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 disebut disusun secara realistis dan berbasis data historis, bukan hanya optimisme fiskal.
Dalam bidang pendidikan, Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp884,65 miliar untuk pengelolaan pendidikan, termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di sejumlah kabupaten/kota, serta perluasan akses internet bagi sekolah di wilayah pedalaman.
Sementara di sektor kesehatan, program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diperluas untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta normalisasi sungai di daerah rawan banjir, termasuk di Kota Siwa, Kabupaten Wajo.
Pemprov juga menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi dengan alokasi anggaran lebih dari Rp6 miliar untuk pelatihan, bantuan peralatan, sertifikasi halal, dan dukungan kemasan produk.
Program pengentasan kemiskinan akan diperkuat melalui bantuan sosial adaptif, jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta perlindungan lansia dan disabilitas.
Menutup jawabannya, Pemprov Sulsel menegaskan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makanan Bergizi Gratis.
Sulsel disebut menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebanyak 3.059 unit.
“Pemprov Sulawesi Selatan berkomitmen melaksanakan visi Sulsel Maju dan Berkarakter secara terukur, selaras dengan arah kebijakan nasional,” tutur Jufri.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, RAPBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang realistis, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(*)