DISWAY SULSEL – Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Maluku Utara–Makassar menggelar dialog publik bertajuk Ino La Macarita (ILC) Vol. 2 dengan tema “Partisipasi Civil Society: Navigasi Good Governance di Maluku Utara”. Kegiatan ini berlangsung di Naff Cafe, Makassar, Selasa (20/1/2026) malam.
Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah aktivis dan pemuda Maluku Utara untuk membahas persoalan tata kelola pemerintahan serta peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik di daerah.
Fungsionaris FKP Malut–Makassar, Hasanuddin Tomaidi, mengungkapkan bahwa persoalan utama di Maluku Utara masih berkutat pada konflik kepentingan yang belum mampu diselesaikan secara baik oleh tata kelola pemerintahan.
“Masalah kita itu masih pada persoalan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan oleh tata kelola pemerintah. Contoh kasus tahun lalu terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi,” ujar Hasanuddin.
Ia menilai, dalam kasus DOB tersebut, masyarakat justru diperhadapkan satu sama lain hingga memunculkan konflik horizontal. Kondisi itu dinilai sangat memprihatinkan karena masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak dimediasi secara optimal oleh pemerintah.
“Dalam kasus DOB, kita bisa melihat masyarakat dengan masyarakat diperhadapkan. Ini sangat miris, karena masyarakat justru menjadi korban,” katanya.
Menurut Hasanuddin, persoalan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil peran sebagai mediator yang adil dan solutif.
“Seharusnya pemerintah hadir sebagai mediator, bukan membiarkan konflik berkembang di tengah masyarakat,” tegasnya.
Melalui dialog publik ini, FKP Malut–Makassar berharap partisipasi aktif civil society dapat terus diperkuat sebagai mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan di Maluku Utara. (*)