Di tengah kritik tersebut, Idrus menyoroti tekanan global yang semakin nyata, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik ini berdampak pada terganggunya pasokan energi global, termasuk di kawasan ASEAN.
Sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Laos mulai mengambil langkah penghematan energi dan pengendalian distribusi BBM. Bahkan Filipina dilaporkan menetapkan status darurat energi nasional akibat tekanan pasokan.
Menurut Idrus, kondisi global seperti ini seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dipengaruhi dinamika internasional.
Ia juga menyinggung polemik terkait posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang kerap disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi yang utuh dari pemerintah.
“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa ada di berbagai forum untuk menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” kata Idrus.
Lebih jauh, ia menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif. Penjelasan sering kali baru muncul setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik.
“Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” ujarnya.
Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. Ia menyebut dukungan tersebut merupakan bagian dari Instruksi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” kata Idrus.
Idrus menegaskan, Bung Bahlil meminta seluruh Jajaran Golkar harus selalu berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Partai Golkar harus Total menjadi bagian terdepan untuk memastikan bahwa kebijakan presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif dapat dipahami rakyat,” ujar Idrus menekankan arahan Ketua Umum Golkar, Bung Bahlil Lahadalia.
Pada akhirnya, Idrus menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara menyampaikannya.
“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” kata Idrrus.