Sampah, Asimetri, dan Masa Depan Kota Makassar

Oleh: Mashud Azikin

(Pemerhati Persampahan dan Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar)

 

DISWAY, SULSEL - Di Makassar, perang itu nyata. Namun ia tidak terdengar seperti dentuman meriam, tidak terlihat seperti barisan tentara. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi: tumpukan sampah di sudut kota, bau menyengat dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA), saluran air yang tersumbat, dan banjir yang datang tanpa permisi. Ini adalah perang yang tidak diumumkan, tetapi dampaknya dirasakan setiap hari. Sebuah perang asimetris—antara manusia dan konsekuensi dari cara hidupnya sendiri.

 

Dalam konsep klasik, perang asimetris terjadi ketika dua kekuatan yang tidak seimbang saling berhadapan. Yang satu kuat secara modal, teknologi, dan pengaruh; yang lain bertahan dengan strategi alternatif, kesadaran, dan daya tahan. Jika konsep ini ditarik ke persoalan lingkungan, khususnya persampahan di Makassar, maka peta konflik itu menjadi terang: di satu sisi ada sistem produksi dan konsumsi modern yang masif dan eksploitatif, di sisi lain ada masyarakat dan pemerintah kota yang terseok-seok mengelola dampaknya.

 

Makassar hari ini menghadapi situasi yang bisa disebut extraordinary dalam urusan sampah. Volume sampah meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekspansi kota. Plastik sekali pakai, limbah rumah tangga, hingga residu industri kecil terus mengalir tanpa henti ke TPA Tamangapa. Dalam banyak kesempatan, kapasitas TPA ini disebut sudah berada di ambang kritis. Gunungan sampah bukan lagi metafora, melainkan realitas fisik yang kian meninggi dari waktu ke waktu.

 

Di titik inilah, persoalan sampah tidak lagi bisa dipahami sekadar sebagai masalah teknis kebersihan kota. Ia telah menjelma menjadi konflik struktural—sebuah perang asimetris antara sistem besar yang menghasilkan sampah dan kemampuan kota untuk menanganinya.

 

Masalahnya menjadi semakin kompleks karena “musuh” dalam perang ini tidak tunggal. Ia berlapis dan sering kali tidak kasat mata. Ada budaya konsumtif yang mendorong penggunaan produk sekali pakai. Ada sistem distribusi barang yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi ketimbang keberlanjutan lingkungan. Ada pula kebijakan yang, meskipun sudah mulai bergerak, belum sepenuhnya mampu mengejar laju produksi sampah yang begitu cepat.

 

Ironisnya, dalam perang ini, garis pemisah antara kawan dan lawan menjadi kabur. Masyarakat yang menjadi korban banjir akibat sampah, pada saat yang sama juga berkontribusi pada produksi sampah itu sendiri. Kita melawan sesuatu yang sekaligus kita ciptakan dan pelihara. Inilah paradoks terbesar dari perang lingkungan: musuh itu ada di luar, tetapi juga bersemayam di dalam kebiasaan kita sehari-hari.

 

Dalam situasi seperti ini, pendekatan konvensional jelas tidak cukup. Mengangkut sampah dari rumah ke TPS, lalu ke TPA, hanyalah memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Ini seperti memindahkan medan perang tanpa pernah benar-benar mengakhiri konflik. Di sinilah logika perang asimetris menawarkan cara pandang berbeda: jika tidak bisa menang dengan kekuatan besar, maka strategi harus diubah.

 

Makassar sesungguhnya tidak kekurangan inisiatif. Gerakan pengolahan sampah berbasis masyarakat mulai tumbuh, dari bank sampah, produksi eco enzyme, hingga berbagai bentuk urban farming. Komunitas-komunitas lokal bergerak dengan sumber daya terbatas, tetapi dengan semangat yang besar. Mereka adalah “pasukan kecil” dalam perang asimetris ini—tidak dominan secara jumlah, tetapi signifikan dalam dampak jangka panjang.

 

Namun, harus diakui, gerakan-gerakan ini masih sering berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi dalam sebuah sistem kota yang kuat. Padahal, dalam perang asimetris, kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan menghubungkan titik-titik kecil menjadi jaringan yang solid. Tanpa itu, upaya-upaya baik akan mudah tenggelam di tengah arus besar produksi sampah yang terus meningkat.

 

Di sisi lain, peran pemerintah menjadi krusial, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai orkestrator. Kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana. Pembatasan plastik sekali pakai, insentif bagi industri ramah lingkungan, serta penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas harus berjalan serentak. Dalam perang asimetris, kemenangan tidak ditentukan oleh satu serangan besar, melainkan oleh konsistensi strategi kecil yang dilakukan secara terus-menerus.

 

Kondisi TPA Tamangapa yang kian tertekan seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Ia bukan sekadar tempat pembuangan akhir, tetapi cermin dari kegagalan kolektif dalam mengelola sampah sejak dari hulu. Ketika TPA sudah mencapai batasnya, sesungguhnya yang sedang kita hadapi bukan lagi persoalan teknis, melainkan krisis peradaban.

 

Lebih jauh lagi, persoalan sampah di Makassar tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Apa yang terjadi di kota ini adalah bagian kecil dari krisis lingkungan dunia: perubahan iklim, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik bisa berakhir di laut, menjadi bagian dari persoalan global yang jauh lebih besar. Di sinilah perang lokal bertemu dengan konflik global—sebuah lapisan lain dari asimetri yang harus disadari.

 

Lalu, di mana posisi kita sebagai individu? Dalam perang ini, setiap orang adalah bagian dari medan tempur. Pilihan sederhana—mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, atau mengolah limbah organik—bukan lagi tindakan kecil tanpa arti. Ia adalah bentuk perlawanan. Dalam logika perang asimetris, tindakan kecil yang dilakukan secara kolektif bisa menjadi kekuatan besar yang mengubah arah konflik.

 

Pada akhirnya, menyebut persoalan sampah sebagai perang asimetris bukanlah sekadar gaya bahasa. Ia adalah cara untuk menegaskan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang tidak biasa, yang membutuhkan cara pandang dan strategi yang juga tidak biasa.

 

Makassar tidak sedang baik-baik saja dalam urusan sampah, dan karena itu, respons yang diberikan tidak boleh biasa-biasa saja.

Perang ini mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai dalam waktu dekat.

 

Tidak akan ada momen kemenangan yang dirayakan dengan gegap gempita. Namun, setiap langkah kecil menuju pengurangan sampah, setiap kebijakan yang berpihak pada lingkungan, dan setiap perubahan perilaku masyarakat adalah kemenangan-kemenangan kecil yang sangat berarti.

 

Sebab, pada akhirnya, ini bukan hanya tentang menjaga kebersihan kota. Ini adalah tentang memastikan bahwa Makassar tetap layak huni—bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dalam perang sunyi ini, masa depanlah yang sedang dipertaruhkan. (*)