Legislator PKS, Aswar Rasmin Minta Pemkot Sigap Hadapi Dampak Kenaikan Pertamax

DISWAY, SULSEL – Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Aswar Rasmin, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bergerak cepat mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul pasca kenaikan harga Pertamax.

 

Menurut Aswar, meski kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan telah melalui berbagai pertimbangan, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan dampaknya tidak semakin membebani masyarakat.

 

“Kami tentu sangat menyesalkan adanya kenaikan harga tersebut. Namun, mungkin pemerintah pusat sudah menghitung dan mempertimbangkan dampak maupun implikasinya,” kata Aswar kepada wartawan. Rabu 10/6/2026

 

Ia menekankan pentingnya kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam mengantisipasi potensi persoalan di lapangan, seperti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) maupun antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

 

“Hal yang kami inginkan saat ini adalah kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak yang muncul, termasuk kemungkinan kelangkaan BBM dan antrean panjang. Jangan sampai masyarakat sudah terbebani dengan kenaikan harga, tetapi masih harus mengantre untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.

 

Aswar menilai dinas-dinas terkait harus hadir memberikan solusi bagi masyarakat. Salah satunya, Dinas Perhubungan dapat membantu mengatur lalu lintas di sekitar SPBU apabila terjadi lonjakan antrean kendaraan.

 

“Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat membantu mengatur arus lalu lintas di setiap SPBU agar masyarakat lebih tertib dan tidak terjadi kemacetan. Namun secara umum, kami memang menyesalkan adanya kenaikan harga tersebut,” katanya.

 

Meski demikian, Aswar berharap kenaikan harga Pertamax tidak berdampak pada kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Ia menilai hal itu masih dapat dihindari karena jenis BBM yang mengalami kenaikan merupakan bahan bakar nonsubsidi yang mayoritas digunakan oleh kalangan menengah ke atas.

 

“Semoga tidak berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Karena yang mengalami kenaikan adalah Pertamax, yang segmentasi penggunanya lebih banyak berasal dari masyarakat kelas menengah ke atas. Syukurnya, Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan harga,” ucapnya.

 

Ia juga menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi beban subsidi energi yang selama ini ditanggung pemerintah.

 

“Saya kira kebijakan ini juga bisa membantu perekonomian negara, mengingat beban subsidi yang ditanggung pemerintah selama ini cukup besar,” tambahnya.

 

Lebih lanjut, Aswar meminta Dinas Perdagangan Kota Makassar melakukan pemantauan harga secara rutin di pasar-pasar tradisional maupun modern untuk mencegah adanya pihak yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga barang secara tidak wajar.

 

“Pemerintah daerah harus sigap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi pasca kenaikan harga Pertamax ini. Semua potensi dampak harus diantisipasi. Di situlah kehadiran pemerintah daerah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tegasnya.

 

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak semakin terbebani akibat dampak berantai yang mungkin muncul setelah kenaikan harga BBM.

 

“Jangan sampai masyarakat yang sedang susah menjadi semakin susah. Sudah harga naik, harus mengantre, barang sulit didapatkan, lalu tidak ada pengendalian harga bahan pokok. Hal-hal seperti itulah yang kami sesalkan jika sampai terjadi,” katanya.

 

Meski demikian, Aswar optimistis Pemkot Makassar mampu mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul dan menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat.

 

“Namun, saya percaya dan yakin Pemerintah Kota Makassar bisa mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut,” tutupnya.(*)