Percepat Digitalisasi Bansos, Dinsos Bakal Siapkan 6.000 Agen Perlinsos Berbasis IKD

DISWAY, SULSEL  — Kota Makassar menjadi salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi  pilot project  atau percontohan pelaksanaan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Program tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem pendataan penerima bansos agar lebih akurat, transparan, dan berbasis data.

 

Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) pada Dinas Sosial Kota Makassar,  Masri, S.Sos. , mengatakan program tersebut masih berada pada tahap uji coba sehingga cakupannya masih terbatas.

 

“ Piloting Digital Bansos ini merupakan program pemerintah pusat dalam rangka transformasi digital bantuan sosial. Disebut piloting karena masih dalam tahap proyek percontohan dan hanya diterapkan di 40 daerah di Indonesia. Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang terpilih, ” ujar Masri.

 

Ia menjelaskan, program tersebut menggunakan aplikasi  Perlinsos  sebagai instrumen utama dalam pendataan masyarakat. Melalui aplikasi itu, berbagai indikator sosial dan ekonomi warga akan diinput untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.

 

“ Melalui aplikasi Perlinsos, data masyarakat akan dimasukkan sesuai indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya sistem yang akan menghitung dan menentukan apakah seseorang berhak menerima bantuan atau tidak. Jadi bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi, ” jelasnya.

 

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang bertugas membantu masyarakat mengakses aplikasi Perlinsos.

 

Masri mengungkapkan, seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat utama karena sistem tersebut terintegrasi dengan layanan kependudukan digital.

 

“ Target kita sekitar 6.000 agen. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BKD dan Dinas Dukcapil, saat ini sudah lebih dari 5.000 agen yang memiliki IKD. Warga nantinya dapat mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau meminta pendampingan dari agen yang telah disiapkan, ” katanya.

 

Ia menjelaskan, para agen tersebut berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), yakni PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu berusia di bawah 40 tahun di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

 

Pemilihan ASN sebagai agen, lanjut Masri, dilakukan untuk menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghindari potensi munculnya persepsi negatif di masyarakat.

 

“ Kami sengaja melibatkan ASN agar proses pendataan lebih objektif dan mudah dikoordinasikan. Selama ini sering muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN, diharapkan prosesnya lebih transparan. Selain itu, program ini juga tidak memiliki anggaran khusus sehingga koordinasi dengan ASN menjadi lebih efektif. Pak Sekda juga bertindak sebagai koordinator pelaksana di Kota Makassar, ” ungkapnya.

 

Pada tahap awal, uji coba program telah dilaksanakan di dua kelurahan di Kecamatan Tallo, yakni Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial dengan melibatkan sekitar 80 agen.

 

“ Tahap pertama sudah kami laksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan 80 agen serta didampingi langsung oleh Kementerian Sosial. Saat ini kami sedang menyusun jadwal agar seluruh agen dapat segera mengikuti proses ini dan mendampingi masyarakat, ” tutur Masri.

 

Meski tahap awal difokuskan pada masyarakat kategori desil 1 dan desil 2, program tersebut pada akhirnya ditujukan untuk menjangkau seluruh warga Kota Makassar.

 

Masri menambahkan, digitalisasi pendataan bansos diharapkan mampu menyempurnakan sistem sebelumnya yang masih menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Menurutnya, meskipun DTSEN telah mengintegrasikan berbagai basis data kemiskinan, masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya.

 

“ Selama ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait data penerima bantuan. Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator, seperti kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan berbagai variabel lainnya. Dari seluruh indikator tersebut, sistem akan menghitung secara otomatis siapa yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial, ” pungkasnya.