Menurut Munafri, kondisi setiap SPBU berbeda sehingga pengaturan lokasi antrean perlu mempertimbangkan kapasitas dan kondisi jalan.
“Kalau jalannya kecil, terus di situ antre bus, ya macetlah semuanya, buntu semuanya,” katanya.
Ia mengatakan antrean BBM telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan persampahan. Kendaraan pengangkut sampah juga ikut terlambat karena harus mengantre mendapatkan BBM.
“Truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Motor-motor pengangkut sampah terlambat semua. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana, terlambat semuanya,” ujarnya.
Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar siap mendukung upaya pengaturan antrean bersama Pertamina, kepolisian, TNI, dan Satgas Gabungan.
“Satgasnya kan sudah dibentuk, dan kami akan mengoptimalisasi satgas ini untuk memastikan kondisi-kondisi ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Pemkot Makassar bersama Pertamina juga akan menyusun pemetaan SPBU dan skema klasterisasi pada akhir pekan. Munafri berharap pengaturan tersebut dapat mulai diterapkan pada sejumlah SPBU pada awal pekan depan.
“Kami minta setelah ini Sabtu-Minggu kita menyusun rencana strategis untuk memastikan SPBU mana yang sudah diklaster, mana yang tidak boleh bercampur, dan mana yang khusus untuk bus dan sebagainya,” ujarnya.