Menurut Appi, persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan dengan memastikan ketersediaan pasokan. Sistem dan kecepatan pelayanan di SPBU juga perlu dievaluasi agar kapasitas pengisian dapat dimaksimalkan.
Ia juga menyoroti lamanya proses pelayanan yang berpotensi membuat kendaraan menumpuk di jalur pengisian.
“Kalau prosesnya terlalu lama, tentu antrean semakin panjang. Ini yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan bisa dipercepat,” tegasnya.
Appi menekankan, percepatan pelayanan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina dan pengelola SPBU diminta mencari pola pelayanan yang lebih efisien sehingga waktu tunggu masyarakat dapat ditekan.
Selain mengoptimalkan nozzle, ia mendorong penambahan petugas apabila keterbatasan operator menjadi salah satu penyebab tidak seluruh fasilitas dapat digunakan.
Menurut Appi, antrean BBM yang berkepanjangan bukan hanya menyulitkan warga, tetapi juga dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi. Jika antrean kendaraan memanjang hingga badan jalan, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kemacetan.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dan aktivitas terganggu hanya karena mengantre di SPBU,” tuturnya.
Appi mengatakan Pemerintah Kota Makassar akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.