Banggar Soroti Serapan Anggaran Rendah

<!-- wp:paragraph --> <p>diswaysulsel.com, MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Badan Anggaran (Banggar) menyoroti kinerja Pemkot Makassar. Lantaran serapan anggaran hingga akhir triwulan III di 2022 ini masih rendah.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Juru Bicara Banggar DPRD Makassar, Mario David, mengatakan ada dua faktor yang membuat lambannya penyerapan anggaran di tubuh instansi Pemkot Makassar.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Satu, kurangnya intensif TPP yang mereka dapatkan. Kedua mereka punya ketakutan karena diperiksa APH (aparat penegak hukum) diinternal inspektorat walaupun niatnya baik mereka tidak lakukan korupsi tapi selalu menjadi korban dan SKPD (OPD) ini merasa takut," kata Mario David, Rabu (14/9/2022).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menurut politisi Partai NasDem itu, organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar membutuhkan pendampingan internal.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Dalam hal ini, dia meminta peran aktif Inspektorat kota Makassar untuk memberikan pencerahan kepada setiap OPD</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Akhirnya kita minta Inspektorat yang ditugasi untuk melakukan pendampingan internal. Harus menjadi pendamping yang baik, mereview," kata Mario.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Kata Mario, jika OPD ada yang membuat kesalahan, maka Inspektorat seharusnya menuntun dan memperbaiki secara internal. Dengan demikian, APH tidak perlu masuk dan menelisik lebih dalam terkait penggunaan anggaran.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kalau sudah diperbaiki APH juga tidak akan masuk. APH melakukan tugas dan fungsinya kalau ada indikasi tapi kalau tidak ada indikasi dan berjalan dengan baik, APIP (Inspektorat) harus menjadi pendamping yang baik untuk SKPD untuk menaikkan semangat kerja mereka," katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam menggarap tender proyek karena adanya pengalaman buruk dari insiden korupsi Rumah Sakit Batua. Sejumlah proyek yang rencananya digarap tahun ini pun stagnan pada proses tender yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Masalahnya (ada) di ULP. Saya sudah lapor ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri) soal ini, ULP itu ada trauma," ucap Danny.<br>**</p> <!-- /wp:paragraph -->