Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan laporan berjenjang dari RT, RW, lurah, dan camat. Warga dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan lingkungan secara langsung.
Tetapi, lebih jauh daripada itu, data yang terkumpul seharusnya dapat digunakan untuk membaca pola persoalan.
Misalnya, kawasan mana yang paling sering mengalami penumpukan sampah? Kelurahan mana yang memiliki tingkat kepatuhan pemilahan sampah paling rendah? Saluran drainase mana yang berulang kali tersumbat? Wilayah mana yang paling rentan terhadap genangan dan banjir?
Jika data tersebut diolah secara konsisten, pemerintah dapat bergerak dari pola kerja reaktif menuju kebijakan preventif.
Inilah esensi evidence-based policy: kebijakan yang lahir dari fakta, bukan sekadar asumsi, persepsi, atau kebiasaan birokrasi.
Makassar membutuhkan pendekatan semacam ini, terutama dalam menghadapi persoalan persampahan.
Dengan timbulan sampah yang mencapai ratusan hingga sekitar seribu ton per hari, persoalan kota ini tidak mungkin diselesaikan hanya dengan memperbanyak armada pengangkut dan memperluas kapasitas tempat pemrosesan akhir.
Kita membutuhkan perubahan mendasar dari hulu.