Giatkan Belanja Barjas Menggunakan E-Katalog

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR</strong> -- Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk berbelanja melalui e-katalog. Sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo. Ia berharap, berbelanja melalui e-katalog dapat memacu perdagangan sekaligus membuat perekonomian semakin sehat. Juga mendorong produksi dalam negeri dan daerah terus bergerak. Juga memaksimalkan penyerapan anggaran. Pemprov Sulsel sendiri memiliki e-katalog lokal dengan nama Baju Bodo. Yakni sebuah platfrom e-purchasing pengadaan barang dan jasa. Realisasi transaksi belanja E-purchasing Pemerintah Provinsi Sulsel di tahun 2023 hingga 13 Juni 2023 sebesar Rp838,19 miliar, bahkan angka ini lebih tinggi dari total belanja di tahun 2022 sebesar 662,53 miliar. Sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp137,38 miliar sehingga selama tiga tahun meningkat signifikan. "Pemanfaatan digitalisasi lelang di E-Katalog mengenjot belanja barang dan jasa hingga selama tahun 2023 hingga 13 Juni sebanyak Rp838 miliar," kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Kamis, 15 Juni 2023. Termasuk tahun ini, Pemprov Sulsel telah memasukan katalog konstruksi atau fisik. Seperti pengerjaan jalan, jembatan, gedung dan irigasi juga telah sudah tercantum di katalog elektronik (e-katalog). "Baru tahun kita terapkan. Tahun lalu lebih kepada pengadaan barang, tahun ini pekerjaan konstruksi juga kita E-katalog-kan," sebut Andi Sudirman. Adapun, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Kabiro Barjas) Sulsel, Asrul Sani menyebutkan, peringkat Transaksi KLPD Tahun 2023 hingga Juni ini untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk jumlah nominal transaksi paket Sulsel berada di peringkat ke-15 dengan jumlah total Rp935,41 miliar. "Ini untuk total belanja, bukan hanya lokal, tetapi belanja ada juga e-katalog nasional dan sektoral. Itu diangka Rp935 miliar. Kita berada diurutan ke-15 secara nasional baik itu kementerian, lembaga dan daerah," jelasnya. "Kita harus terus mendorong penerapan e-katalog karena inikan kebijakan nasional," pungkasnya. (*)