Lobi Politik AAS dan SYL

<strong>DISWAY, MAKASSAR --</strong> Dua tokoh Sulawesi Selatan yang berkiprah di lingkaran politik pusat disebut - sebut memiliki pengaruh dalam penentuan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan menggantikan Andi Sudirman yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023. Keduanya adalah Andi Amran Sulaiman (AAS) dan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Apalagi calon Pj Gubernur yang mencuat sejuah ini masing - masing memiliki kedekatan dengan kedua tokoh tersebut. Seperti Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri, Bachtiar, yang merupakan satu kampung Amran Sulaiman dari Kabupaten Bone. Informasi yang dihimpun keduanya juga memiliki kedekatan emosional. Kemudian ada nama Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Jufri Rahman. Ia merupakan mantan anak buah Syahrul Yasin Limpo ketika menjabat sebagai Gubernur Sulsel dan satu kampung dari kabupaten Gowa. Bukan sesuatu yang mustahil keterlibatan AAS dan SYL dalam penentuan Pj Gubernur Sulsel untuk mendudukkan 'orangnya'. Mengingat kedua tokoh ini memiliki akses di elite pusat dan jaringan kuat. Termasuk ke Presiden Jokowi. Posisi Pj Gubernur Sulsel cukup krusial, mengingat akan menjalani masa transisi di masa momentum politik, baik Pilpres, Pileg dan Pilkada. Apalagi AAS dan SYL memiliki kepentingan politik di Pilkada. Misalnya adik AAS, Andi Sudirman Sulaiman masih berpotensi untuk maju di periode kedua pada Pilgub Sulsel 2024. Begitupun ponakan SYL, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berpeluang maju di Pilgub. Di sisi lain AAS dan SYL juga memiliki kedekatan dengan sejumlah partai politik termasuk di Sulsel. Misalnya AAS dikenal dekat dengan PDI Perjuangan dan Gerindra. Sementara SYL selain kader NasDem, juga memiliki kedekatan dengan Partai Golkar. Sehingga penetuan Pj Gubernur juga tidak bisa dipungkiri tergantung kekuatan lobi dari dua tokoh ini. Hanya saja dikonfirmasi mengenai hal tersebut AAS maupun SYL belum memberikan konfirmasi. Sebagaimana diketahui pembahasan Pj Gubernur Sulsel mulai dibahas di DPRD Sulsel. Mekanisme pengajuan Pj Gubernur telah disampaikan pimpinan DPRD ke Kementrian Dalam Negeri, Senin, (1/8/2023). Nama Bachtiar dan Jufri selalu muncul dalam pengusulan fraksi di DPRD Provinsi. Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Adi Ansar mengatakan, arah pengusulan nama calon Pj partai besutan Surya Paloh mengarah ke Bachtiar dan Jufri. "Sementara kita godok tiga nama, Jufri Rahman, Bachtiar dan Aswanto," kata Adi Ansar dikonfirmasi. Menurut Ketua NasDem Selayar ini, Bachtiar dan Jufri Rahman memiliki pengalaman yang matang di birokrasi. Hal inilah yang mendorong fraksi NasDem menggodok nama - nama tersebut. "Kita menganggap ini kompetibel, artinya memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Pengalaman ini menjadi tolak ukur. Pengalaman birokrasi, tentu mampu menjaga harmonisasi antara DPRD dan eksekutif. Kemudian Lembaga lain," ucapnya. Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Andi Ansyari Mangkona menyebutkan, untuk pengusulan Pj Gubernur berharap diisi putra daerah."Yang jelas kami harapkan Pj Gubernur memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Kemudian setidaknya putra daerah kita," tukasnya. Pengamat Politik, Andi Haris menyebutkan, Pj Gubernur sejatinya memiliki track record yang baik. Khususnya tidak pernah bersoal hukum, terlepas dari apa latar belakangnya. "Kita tidak bisa liat latar belakangnya, sekarang era reformasi semua calon dari latar belakang apa saja semua peluangnya sama. Tapi kita melihat bagaimana rekam jejaknya selama ini. Kontribusi kepada masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya. Terpenting kata Pengajar Sosiologi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar ini, Pj Gubernur akan menjalankan roda pemerintahan di masa momentum politik. Sehingga Pj Gubernur diperlukan betul - betul memiliki integritas. "Selain harus netral di Pemilu, tentu harus melakukan kegiatan - kegiatan pembangunan di masyarakat. Itu saya kira harus dilakukan. Dia juga harus netral dalam mengawal nanti pemilihan Gubernur. Bagaimana pun juga seorang pejabat itu harus netral tidak bisa ke mana mana," jelasnya. Terpisah, Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah berharap, Pj Gubernur nanti mampu menjalankan tugas dan fungsinya tanpa berpihak kepada pihak tertentu. "Kita tentu tidak menginginkan adanya intervensi politik terhadap pengangkatan Pj Gubernur mendatang. Birokrasi pemerintahan mesti berada di posisi tengah-tengah dan memberikan pelayanan kepada semua pihak tanpa pandang bulu. Birokrasi pemerintah tidak boleh menjadi instrumen politik bagi kelompok tertentu," tegasnya. Senada Pengamat Politik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menilai Pj Gubernur nantinya memiliki tugas menjaga stabilitas ASN. Namun ini berpotensi dimanfaatkan mengarahkan ASN apabila Pj tidak netral. "Justru saya melihatnya tugas penting Pj bagaimana ASN bisa diarahka. Karena Pemilu 2024 ini beda dengan pemilu sebelumnya karena banyak konflik kepentingan. Kepentingan paling jelas adalah di pusat untuk melanjutkan kekuasaan, meskipun bukan lagi Pak Jokowi tapi kemudian ada figur yang diatur untuk melanjutkan kebijakannya," imbuhnya. (BAR)