Danny Pomanto Jempol Sikap DPRD Sulsel

<strong>DISWAY, MAKASSAR --</strong> Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto mengangkat jempol mengenai sikap politik yang diambil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengusulkan calon Penjabat (Pj) Gubernur. Mengingat penentuan Pj Gubernur merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sehingga belum tentu usulan tersebut diambil. Bisa saja Presiden mengambil nama di luar dari usulan DPRD maupun Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "Saya kira tindakan dilakukan DPRD Sulsel itu tepat sekali. Jangan memberikan usulan. Nanti diusulkan bukan itu (dipilih), siri - siri (malu - malu) kita. Saya kira itu tindakan yang bijak dan kedewasaan politik, luar biasa bagi teman-teman DPRD Provinsi," kata Danny Pomanto. Menurut Wali Kota berlatar belakang arsitek ini, meskipun dinamika pengusulan Pj Gubernur di DPRD berlangsung cukup panas dalam rapat paripurna, hingga akhirnya tanpa pengusulan. Itu merupakan kedewasaan dalam berpolitik. "Saya respect keputusan itu, walaupun agak panas-panas saya lihat. Tapi saya kira itu proses, itu dinamika. Yang jelas saya respect sekali dengan keputusan DPRD Sulawesi Selatan untuk tidak merekomendasikan nama," ujarnya. Ini juga merupakan langkah untuk menghindari adanya pembelahan di internal DPRD Sulsel. Sebab jika dilakukan voting untuk pengusulan Pj Gubernur, bisa saja mempermalukan satu sama lain. Mengingat masing-masing fraksi bersikeras mengusulkan calonnya. "Makanya itu bentuk kedewasaan politik walaupun cukup keras dan saya kira cukup bersenggolan di video. Itu kematangan politik teman-teman DPRD Sulsel, luar biasa," ucapnya. Namun Danny Pomanto berharap Pj Gubernur Sulsel pengganti Andi Sudirman Sulaiman yang berakhir pada 5 September 2023, memiliki kompetensi yang baik. Serta paham kondisi daerah ini. "Pj ini saya kira harus orang yang paham Makassar. Paham Sulawesi Selatan. Kedua orang punya integritas tidak pro terhadap satu kelompok. Ketiga orang berani. Sulawesi Selatan ini harus tobarania (pemberani) yang memimpin Sulawesi Selatan. Berani dalam kebaikan," ucapnya. Danny Pomanto juga meyakini, Pj Gubernur Sulsel akan menjaga netralitas. "Saya pikir, Pj netral karena langsung tegak lurus di pemerintah pusat," imbuhnya. Diketahui DPRD Sulsel memutuskan tidak melakukan pengusulan Pj Gubernur. Alasannya tidak terbangun kesepakatan antara fraksi untuk mengerucutkan tiga nama untuk diusulkan Kemendagri. Sembilan fraksi di DPRD Sulsel bersikeras masing - masing mendorong jagoannya yang memunculkan empat nama. Yakni, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bachtiar. Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof Aswanto selaku. Serta Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Jufri Rahman. Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyebutkan, tidak ada lagi rapat paripurna mengenai pengusulan Pj Gubernur. Pihaknya memutuskan menyerahkan sepenuhnya ke Kemendagri untuk pengusulan Pj Gubernur. "Tidak ada lagi rapat paripurna. Kami memutuskan tidak mengusulkan Penjabat Gubernur. Tidak ada konsekuensi (tanpa pengusulan ini,red)," tandas Legislator Golkar itu. Pengamat Pemerintahan, Andi Lukman Irwan menilai, batalnya DPRD Sulsel mengusulkan calon Pj Gubernur secara otomatis memberikan kewenangan penuh kepada Kemendagri. Namun ia berharap, Pj Gubernur nantinya memiliki rekam jejak yang bagus. Termasuk melanjutkan program pemerintah provinsi saat ini yang sudah on the track. "Pastinya harapan besar kita, orang yang ditunjuk menjadi Pj ini bisa mengharmonisasi, melanjutkan program-program yang seattle oleh gubernur sebelumnya. Keberlanjutan program menjadi penting karena ada hal yang sifatnya sudah on the track dilakukan oleh Pak Gubernur," ujarnya. Menurut Lukman, terkait calon Pj Gubernur yang akan diusulkan Kemendagri ke Presiden Jokowi cukup bergantung dengan kondisi peta politik yang sangat dinamis di tingkat pusat."Apalagi setiap partai politik punya kepentingan kuat untuk menempatkan orang yang sesuai dengan kebutuhan politiknya," tukasnya. (BAR)