78 Tahun Indonesia Merdeka, Sulsel Masih Dirundung Kemiskinan

<strong>DSIWAY, MAKASSAR --</strong> 78 tahun Indonesia merdeka, ibarat umur manusia telah memasuki usia rentan. Sudah melewati pahit manis kehidupan. Namun di momentum 78 tahun Indonesia Merdeka tepat Kamis 17 Agustus 2023, masih banyak yang pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Problem yang paling mendasar yakni kesejahteraan yang belum dirasakan sepenuhnya oleh warga negara. Padahal itu menjadi tujuan utama bernegara. Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemiskinan masih menjadi momok yang mendasari sulitnya tercapai kesejahteraan. Di Sulawesi Selatan jumlah penduduk miskin yang dihitung per Maret 2023 sebesar 788,85 ribu orang, meningkat sebesar 6,5 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 dan meningkat 11,41 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen atau meningkat 0,04 poin dibandingkan kondisi September 2022 dan meningkat 0,07 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menekan angka kemiskinan yang makin meningkat. Mantan Pj Sekprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengakui adanya peningkatan persentase angka kemiskinan di Provinsi Sulsel. Namun dia juga mengungkapkan sebenarnya secara faktual angka kemiskinan di Sulsel mengalami penurunan, hanya saja standar untuk mengukur persentase angka kemiskinan tersebut yang naik. “Kalau kita lihat secara faktual, trennya sebenarnya turun. Adanya fluktuasi itu disebabkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan adanya inflasi yang begitu tinggi akibat gejolak perang Ukraina dengan Rusia. Penetapan standar kemiskinan itu yang berubah. Yang dulunya misal 300 sekarang jadi 500 karena inflasi. Maka adanya penyesuaian kembali. Tetapi itu semua akan berubah, sebab kemarin saya katakan (data) itu masih pandemi, saat aktifitas ekonomi belum leluasa bergerak, kalau sekarang kan sudah bisa,” ungkapnya. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, posisi tiga teratas persentase angka kemiskinan diisi oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan angka tertinggi yaitu pada angka 13,92%. Kemudian disusul Kabupaten Jeneponto dengan angka 13,73%. Lalu posisi ke tiga ada Kabupaten Luwu Utara dengan angka 13,22%. Sedangkan tiga terbawah diisi oleh Kota Pare-Pare dengan angka 5,41%, lalu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan angka 5,11%, dan Kota Makassar adalah daerah dengan persentase angka kemiskinan terendah yaitu pada angka 4,58%. Tak menutup mata akan hal itu, Eks Plh Sekda Provinsi Sulsel itu mengakui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan Kabupaten Pangkep menjadi daerah Provinsi Sulsel dengan persentase angka kemiskinan tertinggi. “Dalam hal kemiskinan tentu banyak indikator. Terlebih lagi kalau yang dimaksud adalah tingkat kemiskinan ekstrim. Salah satu faktor yang mungkin berpengaruh adalah ketiadaan infrastruktur, apalagi di sana kepulauan yang lebih banyak. Lalu kemudian tempat pendidikan yang jauh untuk dijangkau. Ya mungkin bisa dibilang ada faktor geografis meskipun tidak sepenuhnya,” tanggapnya. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel ini melanjutkan, ada 3 langkah ke depan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan demi menekan angka tingkat kemiskinan, yakni dengan membangun infrastruktur yang memadai, lalu meningkatkan kualitas parawisata, dan terus menggerakkan ekonomi kerakyatan. “Tentu kita akan terus berusaha untuk menggerakkan ekonomi. Pak Gubernur juga sudah pernah bilang, cara yang tepat untuk menggerakkan ekonomi adalah infrastruktur yang baik, yang kedua meningkatkan kualitas tempat-tempat wisata, dan yang ketiga tentu usaha ekonomi kerakyatan atau UMKM,” pungkasnya. Pemprov diharapkan peka mengatasi tingginya angka kemiskinan di Sulsel. Kendati ada beberapa variabel yang mempengaruhi faktor kemiskinan. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta sarana penunjang lainnya. Apalagi masyarakat baru berupaya melakukan pemulihan ekonomi pasca diterpa Pandemi Covid-19. Sehingga dibutuhkan atensi serius pemerintah terhadap daerah - daerah di Sulsel dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Anggota DPRD Sulsel, Husmaruddin berharap untuk mengatasi kemiskinan diperlukan kolaborasi semua pihak. Apalagi rerata daerah tingkat kemiskinan tertinggi di Sulsel memiliki sumber daya alam (SDA) yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. "Sinergitas antara pemerintah serta masyarakat perlu semakin diperkuat, agar penurunan angka miskin bisa lebih ditekan secara maksimal. Serta pemanfaatan SDA secara maksimal. Jika ini dilakukan saya yakin mampu keluar dari posisi kemiskinan,” ucap Legislator PAN itu. Senada Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat, Rismawati Kadir Nyampa berharap pemerataan pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan juga patut diperhatikan. Khususnya infrastruktur. "Infrastruktur ini saya kira juga penting. Karena penunjang perekonomian itu salah satunya jalan. Kalau infrastruktur memadai, masyarakat juga nyaman bepergian, " imbuhnya. (REG&lt;) &nbsp; Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulsel (Data BPS Sulsel 2022 Periode Maret) 1. Pangkep (13,92%) 2. Jeneponto (13,73%) 3. Luwu Utara (13,22%) 4. Luwu (12,49%) 5. Enrekang (12,39%) 6. Selayar (12,24%) 7. Toraja (12,18%) 8. Toraja Utara (11,65%) 9. Bone (10,58%) 10. Maros (9,43%) 11. Bantaeng (9,07%) 12. Sinjai (8,80%) 13. Pinrang (8,79%) 14. Barru (8,40%) 15. Takalar (8,25%) 16. Palopo (7,78%) 17. Soppeng (7,49%) 18. Bulukumba (7,39%) 19. Gowa (7,36%) 20. Luwu Timur (6,81%) 21. Wajo (6,57%) 22. Pare-Pare (5,41%) 23. Sidrap (5,11%) 24. Makassar (4,58%)