Kontraktor Bone Ancam Duduki BKAD

<strong>diswaysulsel.com, BONE </strong>- Ratusan rekanan kontraktor di Bone datangi kantor DPRD untuk menuntut dana pencairan dana proyek tahun 2023 yang belum dibayarkan oleh Pemda segera dilunasi. Kedatangan para kontraktor dikantor DPRD Bone, Rabu ( 03/01) dipimpin langsung oleh Ekho Wahyudi dan diterima langsung oleh dua wakil pimpinan DPRD Bone ,.Insea Jaya dan Amdi Idris R. Para kontraktor tersebut mennutut Agar DPRD Bone bisa mendesak Pemda Bone untuk mencarikan solusi terkait pencairan dana proyek kontraktor yang mengendap hingga saat ini . "Kami tidak mau tahu soal apa yang menjadi kendala di keuangan , pokoknya Pemda Bone Haris segera mencairkan dana proyek kami ,jika samlinbatas waktu yang ditentukan belum dituntaskan semua maka kami akan menurunkan massa jauh lebih banyak untuk menduduki kantor BKAD Bone," ungkap Ekho Wahyudi . Ekho selaku ketua aliansi kontraktor Bone menyampaikan bahwa tuntutan para rekanaan harus segera menjadi perhatian semua pihak khususnya pimpinan Pemda Bone ,pasalnya ini berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup para kontraktor dibone yang saat ini belum menerima hasil peneyelsaian pekerjaan proyek . "Gaji tukang dan material yangvkami pergunakan dalam proyek tersebut hingga saat ini belum kaminbayarkan dan mereka semua juga semua menuntut kami " ungkap beberapak rekanan lainnya . Sementara itu wakil pimpinan DPRD bonenyang menerima para kontalraktor berjanji akan secepatnyaenaxrokan solusi dan mengkorordinaksan dengan pihak pemerintah daerah untuk bisa segera melakukkan pembayaran dana kontraktor . PLT kelala badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Andi Irsan , yang juga turut hadir kan menjelaskan jika pencairan dana rekanan yang belum terbayarkan akan drampungkan hingga akhir Januari 2024 ini . "Insya Allah kami pastikan akan menyelsaiakn semua hingga kahor januari ini karena kami sisa menunggubtranferan Dana Alokasi umum. ( DAU ) setelah itu kami akan pakai dulu dana itu untuk menyelsaiakn semua tunggakan tersebut " jelas Irsal . Andi Irsal juga menambahkan , jika dan untuk pembayaran rekanan sudah ada tinggal meng kalkulasikan lagi dengan anggaran yang tersedia dan kondisi keuangan daerah yang dalam keadaan defisit akan berusaha memenuhonsemua yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Disisi lain beberapa lembaga sosial di Bone mempertanyakan soal dana E_marking yang peruntukannya belum diketahui pasti rimbanya bahakna menuding jika dana tersebut sengaja disembunyikan untuk hal atau kebutuhan daerah yang belum diketahui nilai pastinya . Untuk diketahui jumlah tunggakan pemerintah daerah kepada lara rekanan dibone mencapai hingga Rp. 65 Milyar sementara dana DAU yang diharapkanembayar dana kontraktor tersebut senilai Rp. 80 Milyar lebih Namun diketahui FAUNyang diharapakan untuk membayar kontraktor tersebut merupakan juga dana yang leruntukkany untuk membayar gaji para ASN dan PPPK . " DAU itu jika dipakai saya rasa tidak ada masalah karena nanti diatur dikeuangan untuk bisa menyesuaikan pembayara dari kontraktor dan lainnya," pungkas Andi Irsal. (Subaer)