Oknum Kades di Bone Diduga Ancam Cabut Bansos Jika Warga Tak Pilih Caleg dan Capres yang Disarankan

<strong>diswaysulsel.com, BONE </strong>- Oknum Kades di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone diduga memaksa warganya untuk memilih calon legislatif dari salah satu partai peserta pemilu. Tak tanggung-tanggung, oknum kades tersebut yang diduga mengancam warganya jika tak mengikuti arahan untuk memilih caleg tingkat Kabupaten hingga RI di partai yang sama akan mencabut Bansos. “Dia memaksa warga untuk memilih caleg tingkat kabupaten hingga pusat dari partai yang sama. Kalau tidak, bansos katanya akan dicabut,” ungkap Mencing'e salah satu warga di Kecamatan Pallaka, Selasa (13/2/2024) Lebih jauh, Mencing'e mengakatan bahwa oknum kades tersebut sudah menyediakan uang satu juta per suara. “Kalau memilih calegnya yang di Kab, Provinsi dan Pusat akan diberi uang sejuta,” terangnya. Selain Caleg, Mencing'e menambahkan, oknum Kades tersebut juga meminta untuk mencoblos salah satu Capres-Cawapres tertentu. “Caleg dan Capres satu paket,” tukasnya. Sebelumnya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mewanti-wanti agar Dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan disalurkan bulan februari  tidak disalahgunakan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel, Herman menyampaikan pihaknya hanya mampu menghimbau kepada Pendamping PKH agar tak terlibat dalam politik praktis. Baik secara daring maupun luring. "Sudah pasti kita himbau untuk menjunjung tinggi netralitas dalam tugas-tugas, banyak hal yang bisa mempengaruhi kita narik-narik. Tapi kita himbau untuk jaga profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas-tugas apalagi sudah ada sinyal sinyal seperti itu dikhawatirkan ada salah menggunakan program," ujarnya ketika dihubungi Harian Disway Sulsel beberapa waktu lalu. Dinsos Sulsel juga tengah membuat semacam pakta integritas yang ditandatangani secara tertulis kepada para pendamping PKH untuk berkomitmen netral dalam setiap penyaluran bantuan sosial tersebut. "Kami mencoba mengingat kan dengan lebih tugas dengan menyurati bahwa harus ada bukti tertulis dalam proses di mejanya pak kadis untuk menyampaikan kepada teman-teman pendamping untuk tidak terlibat politik praktis," pungkas Herman.