Komitmen pemerintahan bersih mencegah indikasi korupsi kata Wali Kota Makassar dua periode ini dibagi menjadi 3 konsep.
“Kami mencoba menjabarkan dalam 3 bagian. Pertama taat LHKPN. Soal ini juga potensi banyak main-main. Kalau saya (LHKPN) itu jujur saya isi, bukan kayanya. Karena hanya punya tanah namun tiba-tiba saya terkaya. Padahal persoalan jujur. Karena slogannya harus jujur,” urainya.
“Kedua bebas LHP BPK dan ketiga LHP Inspektorat kinerja. Ini semua harus sejalan, kapan ada cacat akan melamhggar visi misi kami,” terang Danny.
Turut diundang LBH Makassar, FIK ORNOP Sulsel, YPMP Sulsel, Lapar Sulsel, Yasmib, KPA Sulsel, Walhi Sulsel, SP Anging Mammiri, Perdik Sulsel, Ombudsman Perwakilan Sulsel, AJI Makassar, IJTI Sulsel, PJI Sulsel, PFI Sulsel, LBH Pers Makassar serta para jurnalis.
Sementara Azhar mengatakan komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan telah dijalani Moh Ramdhan Pomanto. Dengan berbagai tantangan, dinamika, hampir 10 tahun memimpin Makassar mampu meningkatkan PAD dari 500 M menjadi 1,7 triliun.
“Kami ini sebagian kecil di DPR, tapi wali kota hampir 10 tahun dengan berbagai dinamika, godaan. Karena kalau pemerintahan berhasil meningkatkan PAD artinya pemimpinnya, mampu menjaga amanah dan pro anti korupsi,” sambung Azhar yang juga mantan Kordinator FIK Ornop Sulsel.***