Hadiri Rapat Kerja Bidang HAM, Kakanwil KemenHAM Sulsel Ikut Dorong Penguatan Implementasi HAM di Daerah

DISWAY, SULSEL - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Daerah Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan di Swiss-Belinn Hotel, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis (13/11). 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2025, mengusung tema yang sarat makna: “Pemerintah Daerah dan Hak Asasi Manusia: Dari Komitmen ke Implementasi.” Tema ini menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap HAM bukan hanya wacana, tetapi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan hingga ke tingkat daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh para pemangku kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan agenda nasional di bidang HAM sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Melalui forum ini, berbagai tantangan, strategi, dan langkah konkret dibahas untuk memastikan nilai-nilai HAM benar-benar hidup dalam kebijakan dan pelayanan publik di daerah.

Rapat kerja ini menghadirkan tiga sesi pleno dengan pembahasan mendalam dan dialog terbuka.

Pleno I mengangkat tema “Pemerintah Daerah dan HAM (Agenda Global dan Nasional)” menghadirkan Wamen HAM Mugiyanto, Wamendagri Bima Arya, dan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.

Dilanjutkan Pleno II yang membahas “Strategi dan Implementasi HAM di Daerah: Tantangan dan Peluang” bersama Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Harniati dan Staf Khusus Menteri HAM Abussamah. Sementara Pleno III ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan agenda HAM di wilayah masing-masing, difasilitasi oleh Direktur Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara Novie Soegiharti dan Zainal Abidin.

Kehadiran Kakanwil KemenHAM Sulsel, Daniel Rumsowek, dalam kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen nyata dari seluruh pemerintah daerah dalam menegakkan nilai-nilai HAM.

“Penguatan HAM di daerah bukan sekadar memenuhi indikator, tetapi tentang menghadirkan kebijakan yang manusiawi, adil, dan berkeadilan sosial. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan hak-hak dasar warga benar-benar terpenuhi,” ujarnya.

Daniel juga menambahkan bahwa Rapat Kerja Nasional ini menjadi wadah refleksi dan inspirasi bagi daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik yang berbasis penghormatan terhadap martabat manusia.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik di Sulawesi Selatan dan di seluruh Indonesia berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dari forum ini, kita belajar bahwa HAM bukan tanggung jawab satu lembaga, melainkan gerakan bersama,” pungkasnya.

Melalui semangat kolaborasi lintas daerah ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan, peraturan, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Momentum ini menjadi wujud nyata bahwa penguatan HAM di daerah adalah fondasi bagi kemajuan bangsa yang berkeadilan.

Sumber: