Kepala Dinas Pertanahan Makassar Harap Pemilihan RT/RW Lahirkan Pemimpin yang Amanah

DISWAY, SULSEL - Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati M.Si, menghadiri rapat koordinasi sehubungan dengan persiapan pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) yang akan diadakan secara serentak di Kota Makassar.Selasa, 11 November 2025

 

Kehadiran Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati M.Si sebagai bentuk dukungan dalam mengsukseskan pelaksanaan pemilihan RT RW sehingga melahirkan pemimpin yang mampu mengembang tugas secara amanah sesuai harapan Walikota dan Walikota serta masyarakat tentunya

 

Sementara itu , Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang memimpin lansung rapat menegaskan pentingnya proses ini berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan, agar hasilnya benar-benar melahirkan pemimpin lingkungan yang mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat.

 

“Yang kita butuhkan adalah bagaimana RT/RW ini menjadi bagian dari pemerintah yang mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pokok, dan bisa menerjemahkan program unggulan pemerintah sampai ke masyarakat,” tegas Munafri dalam arahannya.

 

Rapat koordinasi terkait Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak 2025 ini menjadi langkah awal mewujudkan pemerintahan yang semakin dekat dengan rakyat.

 

Lebih lanjut Appi menekankan, peran RT dan RW sangat vital dalam memastikan setiap program pemerintah dapat tersampaikan atau (delivered) dengan baik kepada warga.

 

Menurutnya, pemilihan ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum kolaborasi antara warga dan pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan.

 

“Kita lakukan pemilihan ini supaya masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kita butuh tokoh masyarakat, orang-orang yang dikenal di wilayahnya, yang punya visi dan mampu melaksanakan kegiatan di lapangan,” jelasnya.

 

Orang nomor satu Kota Makassar itu, mencontohkan pentingnya peran RT dan RW dalam mendukung program sosial.

 

Akan sangat naif rasanya ketika ada program untuk masyarakat miskin tidak bisa tersampaikan karena buntu di Ketua RT atau RW.

 

“Ini yang saya tidak mau. Kalau data warga miskin tertahan atau tidak jelas, kasihan orang yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak bisa mendapatkannya,” imbuh politisi Golkar itu.

 

Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas itu juga menolak keras adanya praktik diskriminatif di tingkat lingkungan.

 

Dia menegaskan, tidak boleh ada yang memilah-milah warga, keluarga dapat apa dan yang lain tidak.

 

Ditegaskan, hal itu tidak bisa terjadi. Ia menekankan, RT/RW harus menjadi bagian dari tim pemerintahan yang memberikan pelayanan secara adil dan tepat sasaran.

 

Pria yang akrab disapa Appi menambahkan, sosialisasi pemilihan harus dilakukan maksimal agar proses berjalan sesuai mekanisme dan hasilnya benar-benar berkualitas.

 

“Prosesnya harus step by step, maksimal di setiap tahapannya. Karena pola pelayanan ini harus kita maksimalkan,” ujarnya.

 

Saat ini, tercatat ada 6027 Ketua RT dan 1005 Ketua RW di seluruh Kota Makassar, total 6032 ornag yang mengikuti pemilu raya nantinya.

 

Oleh sebab itu, Munafri kembali menegaskan, dirinya meminta hasil dari pemilihan RT/RW tidak hanya sekadar menjabat, tetapi yang mampu menjalankan program-program pokok pemerintahan.

 

“Banyak tugas yang harus turun ke bawah dan tereksekusi dengan baik, tapi pentingnya sistem evaluasi. Harus ada tenggang waktu untuk evaluasi, dijalankan, ada kegiatan wajib yang menjadi tugas pokok. Ini supaya kerja RT/RW terkontrol,” ungkap Appi.

 

Dalam menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan, Wali Kota juga meminta dukungan semua pihak, termasuk aparat keamanan.

 

Kepada pihak dari Kepolisian dan TNI, mari bersama menjaga kondusifitas kegiatan. Satpol PP di kecamatan juga harus mempersiapkan dengan baik.

 

Pemilihan RT/RW Serentak kata dia, ini bukan ajang tegang-tegangan karena yang memilih adalah warga yang saling mengenal. Jangan ada kubu-kuburan, tapi berjalan normal saja.

 

Munafri menilai, pelaksanaan pemilihan ini merupakan bagian dari pembelajaran politik masyarakat, terutama dalam membangun iklim demokrasi di tingkat akar rumput.

 

“Ini bagian dari proses belajar berdemokrasi. Kenapa kita memilih, padahal bisa saja ditunjuk? Karena kita ingin masyarakat terlibat, berpartisipasi aktif, bukan apatis,” jelasnya.

 

Sumber: