DKPP Sanksi Peringatan KPU Jeneponto

DISWAY, SULSEL — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto dalam Perkara No. 45-PKE-DKPP/I/2025.

Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin 3 Maret 2025.

“Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Asming selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Jeneponto; Teradu II Sapriadi S; Teradu III Arifandi; Teradu IV Hasrullah Hafid; dan Teradu V Iham Hidayat masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Jeneponto, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ratna membacakan putusan.

Sebelumnya DKPP telah menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) atas perkara ini pada Jumat 7 Februari 2025. Perkara ini diadukan oleh Hardianto Haris yang memberikan kuasa kepada Rahmad Masturi, Asdar Arti, dan Busman Muin.

Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto yaitu Asming (ketua), Sapriadi, Arfandi, Hasrullah Hafid, dan Ilham Hidayat sebagai Teradu I sampai V.

Sebagai informasi, Hardianto Haris merupakan perwakilan dari salah satu tim paslon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto pada Pilkada Tahun 2024.

Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I sampai V diduga tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS pada Kecamatan Turatea, Bontoramba, Kelara, Rumbia, dan Arungkeke di Kabupaten Jeneponto dalam gelaran Pilkada Tahun 2024.

“Hal ini menunjukan ada dugaan pelanggaran hukum dan etik yang serius,” tutur Rahmad Masturi.(*)

Sumber: