Pemkot Makassar Harus Awasi Ketat Penyedia Jasa

DISWAY, MAKASSAR – Penyedia jasa perlu pengawasan ketat dengan melakukan profiling lebih detail.

Pesan itu disampaikan Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Wilayah IV KPK, Epakartika saat melakukan rapat koordinasi Pengelolaan APBD dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan jajaran Pemerintah Kota Makassar yang digelar secara virtual, Senin, 24 Maret 2025.

"Pastikan program yang dijalankan relevan dengan pimpinan daerah yang terpilih," pesan Epakartika.

Dia juga menegaskan bahwa perencanaan tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar harus lebih baik, dimantapkan dan senantiasa dievaluasi oleh Inspektorat Daerah.

Selain itu, Epakartika juga menyoroti pentingnya optimalisasi pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, seperti puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Tim Satgas Koorsup KPK lainnya, Narsidin, menekankan bahwa pengawasan ketat dalam pengelolaan APBD bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan potensi kerugian negara.

Dia juga mengingatkan, semisal dana hibah diseleksi dengan baik agar tidak adanya potensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

"Oleh karena itu, pengawasan ketat dan pertimbangan matang sangat diperlukan,” sarannya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan yang memimpin rapat koordinasi tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan pengelolaan anggaran dan belanja daerah berjalan transparan, efisien, dan sesuai perencanaan.

"Kami mendapatkan banyak masukan yang komprehensif. Pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan langkah-langkah perbaikan untuk pertemuan berikutnya,” ujar Irwan Adnan pada sela-sela rapat di Kantor Balai Kota.

Dia menyoroti beberapa hal yang juga dibahas dalam rakor seperti, pengelolaan keuangan APBD, pelayanan publik, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan lainnya.

Selain itu, beberapa aspek lain yang juga dibahas meliputi perizinan bangunan, pelayanan fasilitas kesehatan, dan hibah daerah.

“Saya menunggu apa-apa yang menjadi catatan KPK maka kami akan lengkapi,” jelas Irwan.

Di samping itu, dirinya menegaskan akan rapat tersendiri dengan inspektur sebelum menjalani rapat lanjutan berikutnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, juga dibahas efisiensi anggaran tahun 2025 yang akan dialokasikan untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Rapat ini pula dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, termasuk BPKAD, Inspektorat Daerah, Bapenda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan lainnya. (*)

Sumber: harian disway sulsel