Didemo Akibat Surat Dinas yang Melonggarkan Ome, KPU Sulsel Siap Jika Dilapor ke DKPP
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menerima demonstran yang melakukan unjuk rasa atas kasus dugaan pelanggaran adminsitrasi calon Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud.--
DISWAY, SULSEL - Forum Masyarakat dan Mahasiswa Kota Palopo melakukan aksi demonstrasi dengan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo, 24 Mei mendatang.
Aksi ini adalah imbas dari Surat Dinas KPU RI yang memberi kelonggaran kepada Akhmad Syarifuddin Daud (Ome) atas pelanggaran administrasinya.
Di depan masa aksi, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan bahwa keputusan KPU ini sudah melewati proses sesuai regulasi yang berlaku, yakni telaah hukum dan konsultasi dengan KPU RI. Sehingga terbitlah Surat Dinas KPU RI yang memperkenankan Ome memperbaiki administrasinya.
Hasbullah menjelaskan bahwa, KPU RI dalam proses ini merupakan penanggung jawab akhir sekaligus regulator. Sehingga siapa pun yang keberatan dengan keputusan tersebut, dipersilakan menempuh jalur konstitusional yang lain seperti melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Karena merupakan lembaga hirearkis, KPU Sulsel sendiri kata dia, terikat dengan apapun keputusan KPU RI dalam Surat Dinas tersebut. Sehingga KPU Sulsel dalam hal ini hanya melakukan tindak lanjut yang diperintahkan oleh KPU RI.
“Sekarang Surat Dinas itu mengikat bagi kami sebagai bawahan, karena kenapa, KPU RI adalah penanggung jawab akhir dari proses ini, dan dia adalah regulator. Makanya tindak lanjut itu telah kami laksanakan,” jelasnya, Senin 14 April 2025.
“Sekarang kalau teman-teman tidak puas dengan kebijakan itu, banyak jalur lain silakan ditempuh. Laporkan kami ke DKPP, laporkan kembali ke Bawaslu, beberapa jalur yang sifatnya konstitusi silahkan dilakukan," sambung Hasbullah.
Menurut dia, proses tersebut lebih baik dilakukan ketimbang melakukan aksi demonstrasi seperti ini. Dia pun berharap aksi demikian bukan merupakan upaya untuk menggagalkan proses PSU Pilwali Palopo yang akan digelar pada 24 Mei mendatang.
“Kita bertanggung jawab untuk menyukseskan ini, jadi saya minta teman-teman ada yang mau dialog silakan kita masuk dialog untuk membicarakan, menjelaskan apa semua yang terkait dengan posisi tindak lanjut dari yang kami lakukan saat ini,” imbuhnya. (*)
Sumber:
- Share:
