Pemkot Makassar-Balai Pompengan Siap Kolaborasi Atasi Banjir

DISWAY,MAKASSAR  — Pemerintah Kota Makassar terus mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan banjir.

Dalam mengatasi banjir, Pemkot Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas lembaga dalam mengatasi banjir sangat dibutuhkan. Terutama di titik-titik yang selama ini rawan banjir.  

Seperti di kawasan Blok 10, Antang Kecamatan Manggala, serta di BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya. Tak hanya itu, di dalam Kota Jl. AP Pettarani menjadi fokus Pemerintah Kota.

Hal ini, menjadi topik utama dalam pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, berlangsung di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/5/2025). Pada pertemuan itu, Pemkot Makassar dan Balai Pompengan siap berkolaborasi mengatasi banjir.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan  semua pihak untuk terus mencari solusi dalam penanganan banjir.

Politisi Golkar itu menuturkan, hasil kajian sementara menunjukkan perlunya langkah strategis, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga.

"Sejak awal kita minta bantuan juga dari tim Unhas untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah ini," jelas Appi.

"Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing," tambah Munafri..

Pria yang karib disapa Appi itu menyebutkan, fokus Pemkot saat ini adalah pada wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan kota. 

Ia berharap penanganan banjir bisa direncanakan secara bertahap dalam lima tahun ke depan, dengan melibatkan semua pihak terkait.

Salah satu alternatif yang dibahas pada kesempatan ini adalah pembangunan alur air baru yang mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang, adanya kolam retensi. 

Namun, opsi ini menghadapi tantangan besar karena adanya rumah-rumah yang berdiri di atas jalur yang direncanakan. 

Biaya konstruksinya diperkirakan mencapai Rp400 miliar, mengingat harus ada pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru.

Sebagai alternatif lain, Pemkot juga mengkaji opsi relokasi sekitar 400 rumah yang saat ini berada di zona genangan. 

Sumber: