Sosialisasikan INTIP, BPN Gowa Minimalisir Sengketa Lahan Aset Pemerintah

DISWAY,GOWA---Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa mensosialiasikan program inventarisasi tanah instansi pemerintah atau INTIP. 

Sosialisasi yang berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, kantor bupati Gowa, Rabu (28/5/2025) itu sebagai upaya mendorong aset-aset milik pemerintah disertifikatkan.  

Sosialisasi INTIP dibuka oleh Kepala BPN Gowa, Ahmad. Diikuti sejumlah perwakilan instansi dan kepala desa. 

"INTIP ini merupakan salah satu program dalam rangka meminimalisir sengketa lahan antara pemerintah dan masyarakat," ujar Kepala BPN Gowa, Ahmad.

Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Gowa, H Natsir Maudu menyampaikan, sosialisasi INTIP mengacu pada Peraturan Menteri Agraris/Kantor BPN Nomor 3 tentang penertiban dokumen elektronik terkait pendaftaran tanah dan Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN  Tanggal 23 Juli 2024.

"Melalui INTIP ini, kita dorong lahan sertifikat lahan secara elektronik," ungkap Natsir. 

Ia menyebutkan, khusus Kabupaten Gowa masih banyak aset pemerintah yang belum disertifikatkan. Dari total 1.245 bidang, baru 791 yang sudah disertifikatkan. 

Aset-aset Pemda Gowa yang belum disertifikatkan itu seperti sekolah dan Puskesmas. 

"Sehingga untuk menghindari aset-aset itu disengketakan, maka kita dorong lahan pemda tersebut didaftarkan kemudian disertifikatkan," terangnya. 

Sosialisasi INTIP ini disambut positif kepala desa. Kades Pallangga, Amrah berharap agar program INTIP tidak hanya mencatat aset, tetapi juga mampu membuka peluang pengembangan atas aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kami berharap inventarisasi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah," ungkap Amrah.

Senada dengan BPN, Amrah optimis potensi sengketa lahan dapat diminimalkan dengan adanya program INTIP, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan profesional.(rus)

Sumber: