Soroti Sistem SPMB SMA Negeri, Legislator Sulsel : Tidak Boleh Ada Anak yang Tidak Sekolah

DISWAY,MAKASSAR---Sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Sulawesi Selatan kembali menuai sorotan dari Legislator Sulsel. Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman, menyebut masih banyak persoalan dalam proses penerimaan siswa baru, terutama bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Jadi yang pertama yang kita sepakati bersama adalah, tidak ada anak yang tidak sekolah,” tegas Yeni Kamis (12/62025).

Menurutnya, sistem saat ini hanya membuka ruang bagi anak-anak dengan nilai akademik tinggi, sementara anak dengan kemampuan berbeda seringkali tersingkir. Ia menilai proses seleksi masih terlalu menitikberatkan pada kecerdasan kognitif.

“Sistem pendidikan kita hanya melihat kecerdasan dari sisi kognitif. Padahal kita tahu, setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing,” ungkapnya.

Yeni mempertanyakan keadilan sistem saat ini, khususnya bagi anak-anak yang tidak masuk jalur prestasi, tidak punya PKH, atau tidak masuk zona domisili.

“Bagaimana dengan anak yang tidak pintar dalam standar nilai akademik, tapi sangat ingin sekolah di tempat impiannya?” ucapnya.

“Anak-anak seperti ini, tempatnya di mana?” tambah politisi PKS ini.

Ia juga menyinggung tentang ketimpangan dengan menjamurnya sekolah swasta yang kekurangan murid, tetapi tidak menjadi pilihan bagi banyak orang tua karena alasan biaya dan kualitas.

“Karena alasan utama orang tua mengejar sekolah negeri adalah biaya dan kualitas,” kata Yeni.

Ia menyebut pendaftaran sekolah setiap tahun selalu menyisakan luka bagi sebagian keluarga. Banyak anak yang kecewa karena tidak diterima di sekolah impian, dan banyak orang tua yang merasa tidak berdaya.

“Saya yakin, di sudut-sudut rumah, akan ada anak-anak yang kecewa,” ujarnya. “Apakah hanya anak pintar yang berhak masuk sekolah impian?”

Yeni mengingatkan pemerintah untuk tidak tinggal diam dan segera mencari solusi. Menurutnya, jalur yang tersedia saat ini yakni, prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi semua kondisi siswa.

“Banyak yang tidak punya PKH, walaupun mereka juga bukan orang kaya. Rumahnya terlalu jauh. Nilainya tidak cukup. Lalu bagaimana?”

Yeni mengaku sering dihubungi oleh masyarakat yang mengeluhkan proses pendaftaran sekolah. Lebih jauh, ia berharap pemerintah hadir dengan kebijakan yang berpihak pada semua anak.

Sumber: