Ada Apa! BPKA Sulsel Lebih Reken Swasta Ketimbang Pemerintah Kota

<!-- wp:paragraph --> <p><strong>DISWAY</strong> - Kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) rute rel kereta api dari Kabupaten Maros ke Kota Makassar kembali memunculkan polemik baru. Di mana pihak swasta lebih mendapat keistimewaan ketimbang pemerintah kota.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Bahkan, pihak Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga merubah secara sepihak desain rute rel kereta api segmen Makassar dari konsep layang atau eleveted menjadi at grade (lending/darat).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Padahal sejak awal, BPKA Sulsel bersama Pemerintah Kota Makassar telah menyepakati kelanjutan rute rel kereta api segmen E sepanjang 9,3 kilometer akan menggunakan konsep eleveted.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Namun kenyataannya, konsep eleveted hanya digunakan sebagian di kabupaten Maros. Itupun, konsep eleveted di Maros diduga diterapkan demi kepentingan swasta, yaitu, untuk menghindari Gudang 88 yang terkena jalur rute rel kereta api.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Tapi ketika rute rel kereta api memasuki kota Makassar, konsep eleveted berubah menjadi at grade.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Maka dari itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto menduga ada permainan oleh oknum. Indikatornya, desain sejak awal disepakati dirubah secara sepihak. Kemudian hanya kepentingan swasta desain rel kereta api di Kabupaten Maros diubah menjadi eleveted.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Ada oknum yang merubah desain eleveted.<br>Perlu diselidiki ini. Ada rel kereta api di Maros dilakukan konsep eleveted untuk melewati gudang. Ini gudang swasta kenapa dikasih eleveted. Kenapa permintaan swasta dipenuhi, pemerintah tidak. Ini agak aneh, " ungkap Danny Pomanto kepada wartawan di kantor DPRD Makassar, Senin, 18 Juli 2022.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Danny Pomanto menyebutkan, jika rel kereta api segmen Makassar tidak menggunakan konsep eleveted, akan menimbulkan persoalan baru. Mulai dampak sosial hingga lingkungan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Tak hanya itu, rute rel kereta api di Makassar dengan menggunakan konsep at grade merusak tata ruang kota. Serta terbentur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar. Sehingga untuk mensukseskan pembangunan proyek strategis nasional ini harus menggunakan konsep eleveted.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Pemerintah sudah ada RTRW dan Perda. Kenapa di Maros ada eleveted sedangkan di Makassar tidak. Ada apa ini? Ini perlu dipertanyakan. Tidak sesuai komitmen awal. Melanggar Tata Ruang dan menyisahkan kerugian warga Kota Makassar, " tukas Danny Pomanto.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Bagi Danny Pomanto, jika BPKA Sulsel berkomitmen menerapkan konsep eleveted terhadap pembangunan rute rel kereta api di Makassar, pihaknya akan membantu membebaskan lahan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Bahkan Danny Pomanto berjanji, apabila menggunakan konsep eleveted, anggaran pembebasan lahan rel kereta api tersebut akan dibantu dari APBD.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kalau eleveted, pembebasan lahannya pemerintah kota yang bebaskan. Kami, sangat sesalkan Balai (BPKA) bermain politik, mengadu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Mengadu Pemerintah Kota dan DPRD Kota, " sebutnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sebab, diungkapkan Danny, konsep eleveted rute rel kereta api di Makassar bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi konsep ini sudah digunakan di daerah lain, seperti Medan, Palembang dan Bandung.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kami tidak tolak pembangunan rel kereta api-nya. Tapi kami menolak terjadinya perubahan desain. Eleveted menjadi lending (darat). Kita harus berkomitmen dengan Tata Ruang (RTRW dan Perda) kita, " sebutnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Maka untuk mensukseskan pembangunan rel kereta di Makassar, Danny Pomanto mengajak, BPKA dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk duduk bersama. Kemudian terkait anggaran Rp1,2 triliun bakal ditarik ke pusat jika realisasi pembangunan rute rel kereta api di Makassar terkendala, Danny tidak meyakini hal tersebut.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Ini desain tertutup, sama sekali tidak melibatkan pemerintah kota. Desain kereta api mari kita bicarakan sama - sama. Saya tidak yakin pemerintah pusat mendiskriminasi Kota Makassar. Kota Makassar adalah gerbang Indonesia Timur. Belum jalan kereta apinya sudah banyak yang disenggol, " ucap Danny.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menegaskan, pihaknya sependapat dengan pemerintah kota. Serta terkait kehadiran proyek strategis nasional itu, kata dia, DPRD Kota Makassar sangat mendukung.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Hanya saja, untuk mendatangkan proyek nasional di Kota Makassar, Rudianto Lallo berharap pemerintah pusat lebih memikirkan dampak yang ditimbulkan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kami mendukung penuh PSN. Tapi kalau ada proyek jangan stengah - stengah. Makassar ini gerbang Indonesia Timur. Tidak ada persoalan kalau anggaran kurang, " tegas legislator dari NasDem itu, mengingat dalih BPKA Sulsel tidak menerapkan eleveted atas kelanjutan rute rel kereta api di Makassar lantaran biayanya mahal.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Terpisah Ketua Komisi C DPRD Makassar bidang pembangunan, Sangkala Saddiko mengutarakan, jika konsep eleveted yang diterapkan, BPKA tidak perlu khawatir terkait pembebasan lahan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Kendati, Pemerintah Kota berkomitmen akan membantu membebaskan lahan menggunakan APBD.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>" Pemerintah Kota Makassar mendukung pembebasan lahan itu, dan kalau perlu dia yang laksanakan pembayaran. Mestinya duduk bersama membicarakan dengan pemerintah, karena ini wilayah Pemerintah Kota, " ucapnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menurut Sangkala Saddiko, meski pembangunan rute rel kereta api merupakan proyek strategis nasional, namun berada di wilayah Kota Makassar. Sehingga BPKA perlu melibatkan pemerintah Kota dalam pembangunan rute rel kereta api tersebut, mulai desain hingga pembebasan lahan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Di Maros ini, ada rel kereta api naik (eleveted) untuk menghindari gudang milik swasta. Kenapa setelah masuk Kota Makassar lending (mendarat). Menurut pengakuan Pak Wali itu gudang 88. Paling menjadi pertimbangan Pak Wali, kenapa Medan, Palembang dan Bandung di kasih eleveted, kita tidak, " sorotnya menandaskan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sebagai informasi, total panjang Segmen E yang dilalui rel kereta api 9,3 kilometer untuk wilayah Kota Makassar, serta 4,9 kilometer wilayah Kabupaten Maros. Adapun luas keseluruhan Segmen E adalah 83,94 hektare dengan anggaran yang disiapkan Rp1,2 triliun.***</p> <!-- /wp:paragraph -->

Sumber: