DPP APPI Sindir Resopa Soal Seragam Gratis Disdik Makassar: Jangan 'Piti Kana-kanai'

DISWAY,  SULSEL  — DPP Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) memberikan tanggapan tegas terhadap kritik yang dilontarkan oleh Ketua Ormas RESOPA, Syarif Borahima, terkait program seragam sekolah gratis Pemkot Makassar untuk siswa baru jenjang SD dan SMP.

Dalam kritiknya, Syarif Borahima menyebut bahwa seragam yang disalurkan kepada siswa mayoritas dibeli secara grosiran di Pasar Butung, bukan dari UMKM lokal seperti yang dijanjikan oleh pemerintahan Munafri-Aliyah.

Ia juga mengklaim bahan seragam tidak sesuai regulasi Kemendikbud, dan sebagian besar pemesanan dilakukan di luar daerah Makassar, meskipun anggarannya bersumber dari APBD Kota Makassar.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Pendidikan dan Industri Kreatif DPP APPI, Fadel Sofyan, membantah keras tudingan tersebut. Menurutnya, pengadaan seragam gratis tetap berpegang pada semangat awal program, yakni membangkitkan ekonomi UMKM lokal dan meringankan beban biaya pendidikan orang tua.

"Kami heran dengan pernyataan Ketua Umum RESOPA. Entah apa dan bagaimana cara berpikirnya. Mana ada baju dibeli dari luar Makassar? Cari buktinya, cari datanya coba!" tegasnya, Jumat, 1 Agustus 2025.

Fadel menjelaskan, proses seleksi penyedia dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkot Makassar melalui skema kontrak payung dengan proses seleksi yang ketat, yang menghasilkan 29 penyedia.

"Selanjutnya, ke-29 penyedia ini diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk negosiasi dan kontrak kerja. Kalaupun dalam kontrak payung ada penyedia dari luar Makassar, itu tidak otomatis dipilih. Maka sangat mungkin seluruh pemesanan, pembuatan, dan pembelian dilakukan di dalam daerah," bebernya.

Menurut Fadel, anggapan bahwa pemesanan dilakukan di luar daerah merupakan kekeliruan berpikir. Pemkot, dalam hal ini Dinas Pendidikan, tentu mempertimbangkan faktor biaya seperti ongkos kirim dan waktu pengerjaan.

"Kadis dan Kabid Disdik tegak lurus terhadap aturan Wali Kota. Kalau dari luar, tentu biaya lebih mahal, waktu lebih lama, dan pengawasan lebih sulit," tambahnya.

Ia juga membantah tudingan bahwa seragam banyak dibeli dari Pasar Butung dan melibatkan toko besar non-UMKM.

"Pesanan dari Pasar Butung itu adalah kesalahan dari penyedia. Sudah dikembalikan dan bukan disetujui oleh Kabid. Bahkan, penyedia tersebut telah diputus kontraknya," ujarnya.

Terkait dugaan adanya penyedia luar daerah, Fadel menjelaskan bahwa memang banyak yang mendaftar saat proses seleksi terbuka, namun tidak semuanya lolos hingga tahap pembelian.

"Kadisdik dan Kabid sudah menghitung risiko ongkir, durasi pengerjaan, dan potensi kesulitan dalam penukaran jika ada kesalahan. Jadi, tidak ada seragam yang dipesan dari luar Makassar seperti yang dituduhkan," jelasnya.

Fadel justru mengimbau Ormas RESOPA agar lebih jeli dalam mengkritisi persoalan di lapangan, seperti praktik jual beli seragam oleh beberapa sekolah yang saat ini ramai diperbincangkan.

Sumber: