Membangun Pulau-Pulau Integritas

Oleh: Andi Muhammad Jufri

(Tenaga Ahli Wamen KPPPA /Tim Pemberdayaan Kegiatan Sinergisitas Antar KL  - BNPT  Tahun 2017-2024)

 

Operasi tangkap tangan "OTT" Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, kembali mengagetkan kita semua. Noel, panggilan akrab Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran  pertama terkena OTT KPK. Hal ini mengingatkan kita kepada EP, orang kepercayaan Prabowo yang menjadi  Menteri Kelautan dan Perikanan era Jokowi,  yang juga cukup heboh, terkena OTT KPK, 5 tahun lalu (25 November 2020). 

 

Korupsi di kalangan pejabat Kementerian bukan hal baru. Selama 13 tahun terakhir, kurang lebih 10 orang pejabat Kementerian lainnya terjerat Korupsi. Mulai kasus suap dan pemerasan  pengurusan ijin, penyelewengan dana operasional, sampai pada pemotongan dan suap bantuan program fisik dan non fisik. 

 

Di era Jokowi, kita melihat terjadinya peristiwa korupsi yang melibatkan pejabat kementerian. Mulai peristiwa suap dana hibah KONI (IN) (2018), korupsi kontrak kerja sama projek PLTU Riau-1 (IM) (2018), korupsi bantuan sosial Covid -19 (JB) (2020), suap izin ekspor benih bening (benur) lobster (EP) (2020), pengadaan menara BTS 4 G dan Infratruktur pendukung 1-5 Bakti Kominfo (JHP) (2023), dan pemerasan, gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) (SYL) (2024). 

 

Di era SBY, juga terjadi peristiwa korupsi di sejumlah pejabat kementerian. Di antaranya  korupsi pengadaan sarana dan prasarana di Hambalang (AM) (2012), penyalahgunaan kewenangan pengadaan alat kesehatan (alkes) (SF) (2014), korupsi penyelengaraan Haji (SA) (2015), dan penyalahgunaan dana operasional (JW) (2016). 

 

Selain pejabat kementerian, peristiwa korupsi juga melanda pejabat eselon I -IV (349 kasus), lembaga legislatif (anggota DPR dan DPRD) (344 kasus), dan pihak swasta (399 kasus) (Data KPK 2004-2023). 

 

Peristiwa korupsi juga terjadi di kalangan berlatarbelakang militer. Terdapat 8 (delapan) kasus korupsi yang melibatkan 15 orang pelaku dengan latar belakang militer, baik purnawirawan maupun tentara aktif (Data ICW 2014-2025).  Perwira tinggi kepolisian juga ada yang terjerat korupsi. Seperti korupsi penanganan perkara perusahaan dan pengaman pilkada (SD) (2008) dan kasus simulator sim (DS) (2012).  Lembaga pengadilan juga tak luput dari oknum pelaku korupsi. Sejak tahun 2010-2025, ada 13 jaksa dan 31 hakim yang ditangani KPK (Kompas.id). Bahkan tembok terakhir harapan konstitusi ditegakkan juga tak lepas dari oknum pelaku korupsi. Peristiwa korupsi di Mahkamah Konstitusi terjadi pada suap pengadilan sengketa pilkada (AM) (2013)  dan suap inportir daging sapi (PA) (2017). 

Sumber: