Putusan Otak

Oleh: Dahlan Iskan <strong>DALAM</strong> diri saya, mungkin, mengalir juga darah Samin. Saya setuju Azrul Ananda mengundurkan diri sebagai Presiden Persabaya. Sayang saya bukan orang yang berhak menyetujui atau tidak menyetujui. Dan lagi kita bukan lagi bicara tentang Persebaya dengan Bonek dan Bonitanya. Kita akan bicara tentang kesaminan Presiden Donald Trump. Ia pernah bilang yang ia angkut ke rumahnya di Mar a Lago di pantai Florida itu bukan dokumen rahasia negara. Itu dokumen pribadi. Ketika badan penyelidik federal, FBI, menggeledah rumahnya 11.000 dokumen disita. Dibawa ke FBI. Semua dokumen negara. Rahasia. Bahkan, sebagian, rahasia tingkat tertinggi. Maka secara hukum muncul persoalan. Trump yang memunculkan: apa itu rahasia negara. Siapa yang berhak menetapkan sebuah dokumen termasuk rahasia negara. Trump memang harus membela diri. Agar tidak terkena perkara kriminal. Katanya: seorang presiden berhak menentukan mana yang rahasia negara dan mana yang bukan. Apakah Presiden Trump sudah memutuskan bahwa yang ia simpan di ''istana'' pribadinya itu sudah bukan rahasia negara? "Sudah," katanya. Mana surat keputusannya? "Masih di dalam pikiran. Presiden bisa memutuskan dari pikiran," katanya ketika diwawancarai di FoxNews dua hari lalu. Ya sudah. Berarti Trump sudah memutuskan semua dokumen itu sudah bukan rahasia negara. Maka kalau saja Trump berkunjung ke Blora ia pasti dilempari batu oleh keturunan Samin di sana. Pola pikir Samin tidak begitu. Itu justru menghina Samin. Grup pesantren kami punya madrasah unggulan di Randublatung, pusat Samin di selatan kota Blora: Pesantren Sabilil Muttaqin, PSM. Saya sering ke sana. Saya izinkan mereka ikut demo kalau Trump berkunjung ke Randublatung besok: ikut acara PSM Bersalawat. Trump seperti terus saja terpeleset lidah. Atau memang orangnya begitu. Mungkin jalan pikirannya betul: semua keputusan dibuat di pikiran. Jadi, kalau Trump bilang ia sudah memutuskan semua itu bukan dokumen rahasia orang lain harus percaya kepadanya. Termasuk para penyelidik itu. Tapi para penyelidik tidak percaya. Kecuali Trump melubangi kepalanya, lalu mengambil bagian otaknya yang memutuskan itu, untuk diserahkan ke FBI. Sebagai barang bukti. Cuilan otak itulah barang bukti bahwa ia sudah membuat keputusan. Tentu Trump tidak mau melubangi kepalanya. Ia hanya berargumen. Sebagai taktik mengulur waktu. Dan lagi Trump memang punya hobi mengabaikan bukti. Tuduhannya bahwa pemilu curang tanpa bukti. Tuduhan bahwa Presiden Biden mencuri suara tanpa bukti. Tuduhan Obama tidak lahir di Amerika tanpa bukti. Juga pekan lalu. Seminggu sebelum ia mengatakan ''sudah membuat keputusan di dalam pikiran''. Ia melontarkan tuduhan baru pada FBI: penyelidik sengaja membawa dokumen rahasia ke rumahnya, lalu ditaruh di situ, untuk kemudian disita sebagai barang bukti. Pengikut Trump pun percaya itu. Rupanya mereka percaya FBI sudah meniru praktik polisi di negara pewayangan. Pengikut Trump, Anda sudah tahu: sangat fanatik dan militan. Bahkan Trump, pekan lalu, mengancam: kalausoal dokumen ini ia dijadikan tersangka, pengikutnya tidak akan bisa menerima. Mereka akan menjadi ancaman keamanan. Maksudnya: mereka akan mengamuk di jalan-jalan. Pekan lalu FBI memang terlihat sudah akan melangkah ke sana. Trump juga tahu. Maka ia mencari jalan memutar. Ia minta ke pengadilan: agar diangkat dulu penilai independen. Penilai independenlah yang akan menentukan apakah dokumen itu rahasia atau bukan. Ia tidak mau polisi yang menentukan. FBI sudah ia anggap bermain politik. Amerika hebat. Di bidang penegakan hukum. Lihatlah apa kata pengadilan. Permintaan Trump itu dikabulkan. Penegakan hukum begitu diutamakan di sana. Pun ketika harus lebih rumit dalam menghadapi tokoh sekelas mantan Presiden Donald Trump. Hukum dan demokrasi memang berjalan seiring di sana. Karena itu bisa menjadi negara adil dan maju. Ketidakadilan masih terjadi di sana. Tapi punya cara penyelesaian hukum yang sangat tegak. Saya menilai hukum dan demokrasi itu ibarat roda depan dan belakang di sebuah mobil. Kalau pun mesin mobil itu mogok masih bisa didorong. Tapi, tanpa ban ia hanya onggokan besi. Saya ikut Anda saja: yang roda depankah yang demokrasi atau yang belakangkah yang hukum. Sama saja. Yang penting demokrasi tanpa penegakan hukum, mobil tidak bisa bergerak maju. Tanpa penegakan hukum demokrasi hanya di bibir saja. Mobil kita sebenarnya sudah punya roda depan. Sudah 20 tahun. Sudah dicoba dijalankan. Gembos satu. Bisa saja yang gembos itu ditambal. Berarti harus dibawa ke tukang tambal ban. Tidak bisa. Roda belakangnya belum ada. Atau baru ada velg-nya. Di Amerika roda demokrasi dan roda penegakan hukumnya begitu komplet. Muka-belakangnya sama-sama berfungsi. Dengan dikabulkannya permintaan Trump, maka FBI menahan diri. Biarkan proses pengadilan berjalan dulu. Ini baru pertama terjadi. Barang bukti sebuah tindak pidana dinilai dulu oleh pihak ketiga. Pengadilan pun menunjuk ahli hukum senior untuk menjadi penilai independen itu. Umurnya sudah 78 tahun. Namanya: Raymond Dearie. Ia masih aktif sebagai hakim. Di distrik timur New York. Usia tidak masalah. Dari hakim yang diperlukan kejernihan pikiran dan hatinya. Trump lega. Sementara. Penetapannya sebagai tersangka tertunda. Apalagi hakim independen itu ia kenal baik. Orang dari Partai Republik. Nama Raymond Daerie diusulkan sendiri oleh Trump. Trump mengajukan dua usulan. Hakim Aileen Cannon menyetujui Daerie. Dearie langsung bekerja. Kemarin ia bikin perintah pertama. Yang harus dijalankan oleh departemen kehakiman sebagai atasan FBI. Departemen kehakiman harus memberikan semua copy dokumen yang disita ke pengacara Trump. Kecuali yang sangat rahasia. Ada juga perintah untuk tim pengacara Trump. Mereka harus memasukkan bukti-bukti sebagai dasar tuduhan Trump selama ini: bahwa sebagian dokumen yang disita itu adalah dokumen dari luar yang sengaja ditaruh di rumah Trump oleh FBI. Perintah itu harus dilaksanakan sebelum akhir bulan ini. Dari perintah ini terlihat Dearie sangat independen. Betapa sulitnya cari bukti tuduhan itu. Hakim Dearie memang harus menyelesaikan tugas akhir di bulan depan. Untuk itu ia minta dibantu seorang staf. Ia minta anggaran untuk honor staf itu: satu jam USD 500. Sekitar Rp 7,5 juta satu jam. "Saya sendiri tidak perlu dibayar. Saya masih menerima gaji sebagai hakim," katanya. Siapa yang harus menanggung biaya itu? Hakim Dearie memutuskan: pihak Trump. Ini karena Trump-lah yang minta penilai independen. Reputasi hakim independen ini sangat tinggi. Ia juga hakim pada pengadilan yang khusus menangani perkara campur tangannya intelijen asing. Yang juga bersejarah: Daerie adalah juga hakim di perkara pengeboman gedung federal di Oklahoma City. Pelakunya: kelompok kanan yang tidak puas dengan pemerintahan federal yang dikuasai Partai Demokrat. Sebenarnya Raymond Daerie sudah bulat di dalam hatinya: akan memensiunkan diri akhir tahun ini. Rasanya sempat. Yang tidak ia sangka: ia akan membuat sejarah besar persis di akhir masa pengabdiannya. (*)

Sumber: