Titah Raja

Oleh: Dahlan Iskan <strong>MENARIK</strong> cara kerja ketua bergilir raja-raja Malaysia saat ini. Terutama di saat partai-partai gagal membentuk pemerintah akibat tidak ada yang memenangkan Pemilu ke-15 Sabtu lalu. Pas dapat giliran untuk masa jabatan lima tahun ini Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah, pas terjadi gonjang-ganjing politik. Tugas raja menjadi banyak. Sibuk sekali. Pertama menetapkan batas waktu pembentukan pemerintah baru hasil pemilu ke 15. Harus sudah terbentuk Senin pukul 14.00 lalu. Mepet sekali. Hanya dua hari setelah pelaksanaan pemilu. Sampai deadline yang dimaksud tidak satu pun partai yang berhasil membangun koalisi minimal 112 kursi. Raja memberi perpanjangan waktu 24 jam: Selasa, pukul 14.00. Masih juga gagal. Tidak ada lagi perpanjangan waktu. Raja akan menunjuk langsung siapa perdana menteri baru Malaysia. Tidak asal tunjuk. Raja memeriksa dulu hasil pemilu. Juaranya pertama: koalisi Pakatan Harapan yang diketuai Anwar Ibrahim (82 kursi). Juara duanya koalisi Perikatan Nasional pimpinan Muhyudin Yasin (71 kursi). Dua-duanya dipanggil raja ke istana. Selasa sore lalu. Raja meminta dua tokoh itu rukun. Berkoalisi. Bentuklah pemerintahan bersama. Toh dua-duanya kader utama Dr Mahathir Mohamad ketika masih sama-sama di UMNO. Juga sama-sama pejuang dalam meruntuhkan UMNO pimpinan perdana menteri Najib Razak. Gagal. Di depan raja keduanya menyatakan tidak bisa bekerja sama lagi. Anwar terlalu akomodatif ke golongan Tionghoa. Muhyidin dianggap terlalu dekat dengan partai Islam PAS. Untuk memecahkan kebuntuan, Anwar sempat terpaksa mendekati UMNO yang punya kursi 26. Kalau UMNO mau, terbentuklah pemerintahan gabungan antara yang menjatuhkan dan dijatuhkan. UMNO tidak mau. Mereka bukan Lesti Kejora yang terlalu mudah rujuk kembali. Muhyidin juga sudah mencoba mendekati Gerakan Partai Serawak yang kali ini nyaris sikat habis kursi dari Serawak: dapat 23 kursi. Ternyata juga gagal. UMNO dan atau GPS sebenarnya bisa sama-sama jadi penentu. Kalau UMNO mau ke Anwar urusan selesai. Kalau GPS mau ke Muhyidin urusan juga selesai. UMNO ogah. UMNO melihat Anwar terlalu dekat ke Tionghoa. GPS ogah. GPS melihat Muhyidin terlalu dekat ke partai Islam. Padahal semua kursi GPS diduduki oleh orang Kristen. Raja lantas memanggil semua anggota DPR dari UMNO. Mereka ditanya sendiri oleh raja satu persatu: mau atau tidak mendukung salah satu dari dua tokoh itu. Mereka kompak: tidak ada yang mau. Raja juga memanggil 23 anggota DPR dari GPS. Mereka pun terbang dari Kuching ke Kuala Lumpur. Mereka ditanya satu persatu: maukah mendukung salah satu dari dua tokoh tersebut. Mereka kompak: tidak mau. Sampai jam 12.00 siang kemarin raja masih berupaya menelusuri aspirasi dari semua pihak. Wartawan berkumpul di depan istana. Sejak Senin lalu. Siang-malam. Berkemah di situ. Tiga hari. KFC mengirim ayam goreng ke kemah itu. Mereka melihat wartawan nggak sempat cari makan. Restoran lain juga berbuat hal yang sama. Nasi Lemak Royale kirim puluhan bungkus ke depan istana raja. Demikian juga McDonald's. Sekitar 60 wartawan tidak mau beranjak dari situ. Pukul 12.05 kemarin pintu 1 Istana membuka. Wartawan fokus ke pintu itu: siapa lagi yang dipanggil. Ternyata justru raja sendiri yang lewat pintu itu. Raja terlihat meninggalkan Istana. Mengemudikan mobil sendiri. Entah ke mana. Tapi wartawan tetap berjaga di sana. Setelah dipanggil ke Istana itu para tokoh UMNO kumpul lagi. Kemarin sore. Di sebuah hotel besar di Kuala Lumpur. Hasil rapatnya belum diketahui. Pagi ini raja masih belum membuat keputusan. Raja masih mengundang 9 raja lainnya untuk minta pendapat para sultan itu. Belum ada yang tahu apa kira-kira putusan Raja. Lantas siapa yang akan ditunjuk. Raja sangat menghormati hasil pemilu. Raja tahu bahwa politik sudah membelenggu Malaysia selama tiga tahun terakhir. Mahathir tidak dilibatkan sama sekali. Partainya, Partai Pejuang Tanah Air, memang gagal total. Dapat 0 kursi. Mahathir sendiri hanya dapat suara urutan keempat dari lima calon di Dapil basisnya: Langkawi, utara Pulau Penang. Mahathir sudah bikin pernyataan bisa menerima hasil pemilu. Yang bisa ia lakukan sekarang, katanya, hanya mengamati proses pembentukan pemerintahan hasil Pemilu ke-15. Selebihnya ia hanya akan menulis buku. Yakni buku sejarah. "Banyak kejadian yang belum ditulis, termasuk di zaman penjajahan Inggris," kata Mahathir kepada media di sana. "Saya juga akan melayani wawancara para penulis," tambah tokoh berukir 97 tahun itu. Kalau ikut peraturan lama tidak akan terjadi kebuntuan seperti ini. Waktu itu anggota DPR bisa pindah partai sesukanya. Kapan saja. Membentuk koalisi lebih gampang. Tidak tergantung sikap partai. Perorangan anggota bisa digerilya satu persatu. Tapi aturan lama itu juga membuat subur pengkhianatan. Para tokoh itu saling khianat. Saling tikam dari belakang. Itulah yang terjadi di Malaysia selama tiga tahun terakhir. Hampir tiap bulan ada berita pengkhianatan. Maka, tahun lalu, dilahirkan UU baru: anggota DPR tidak boleh loncat pagar sesukanya. Waktu merumuskan UU itu sama sekali tidak terbayangkan terjadinya kebuntuan seperti sekarang ini. Untuk memecahkannya, harusnya segera adakan pemilu lagi. Tapi biayanya besar. Rakyat juga bisa lelah. Para pimpinan partai sudah menyerah: terserah saja pada titah paduka tuaku raja Yang Dipertuan Agong Malaysia. (*)

Sumber: