HIPSSI Menduga Pengelolaan Pameran Ekspo UMKM Sinjai Tidak Transparan

<strong>DISWAYSULSEL, SINJAI</strong> - Pelaksanaan pameran ekspo UMKM yang digelar Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Sinjai ke-459, pengelolaannya diduga tidak transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Himpunan Pengusaha dan Pedagang Sinjai (HIPPSI), Muhammad Sabir, Jumat (17/2/2023). Dia menceritakan bahwa sebelumnya telah dilakukan rapat pelaksanaan pameran ekspo dipimpin oleh Sekda yang dihadiri Kepala Dinas Perindag dan 2 organisasi Himpunan Pengusahan Sentral Sinjai (HPS2) dan Himpunan Pengusahan dan Pedagang Sinjai (HIPPSI) pada tanggal 6 Februari 2023 lalu. Dalam rapat tersebut, lanjut Sabir mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Sekda menegaskan bahwa panitia pameran ekspo UMKM adalah Dinas Perindag dan tempat pendaftaran dilakukan di UPTD Pasar, tidak ada panitia baik dari HIPPSI maupun HPS2. "Saat kami di HIPPSI akan melakukan pembayaran di UPTD pasar, kepala pasar malah menolak menerima pembayaran para pedagang yang sudah mendaftar, karena menurut kepala UPTD pasar tidak tahu soal itu," ujarnya. Namun, setelah ditelusuri diketahui bahwa pembayaran dilakukan dipihak HPS2, sehingga terkesan ada permainan yang memanfaatkan kondisi para pedagang. Dan diduga ada indikasi markup dan pungli yang bisa saja terjadi apabila pengelolaan tidak transparan. Lanjut Sabir mengatakan, hal ini sebagai informasi awal bahwa harga lapak berbeda-beda. Kami HIPPSI lapak berukuran 3x3 meter harganya hanya Rp.500.000 sudah termasuk biaya retribusi, listrik dan bambu, untuk lapak kaki lima ukuran 2x1.5 meter Rp. 200.000 sudah termasuk biaya retribusi dan listrik. Sementara di pihak HPS2 lapak berukuran 3x3 meter harganya Rp. 550.000 sudah termasuk biaya retribusi, listrik dan bambu, sedangkan untuk lapak kaki lima ukuran 2x3 meter Rp. 350.000 sudah termasuk biaya retribusi dan listrik. Selain itu, juga ditemukan di lapangan sebanyak 18 petak hanya lahan tanpa bambu di jual seharga 750.000/petak ukuran 3x3 meter oleh pihak HPS2. "Ini yang harus diperjelas oleh pihak panitia, berapa sebenarnya rincian yang harus dibayar oleh para pedagang, mulai sewa lahan, bambu, listrik, kebersihan bahkan kabarnya ada biaya pengamanan yang nilainya tidak sedikit," ungkapnya. "Kami meminta kepada pihak Pemda untuk lebih transparan, karena kami menduga ada banyak kebocoran PAD yang bisa saja terjadi di lapangan," sambungnya. Sabir menambahkan, terlebih lagi pihak HPS2 selelau mendesak untuk meminta pembayaran stand dan lapak PKL yang di koordinir oleh HIPPSI, sementara kesepakatan awal bahwa baik HIPPSI maupun HPS2 semua pendaftarannya di UPTD pasar.** <strong><em>Penulis: Andi Irfan</em></strong>

Sumber: