Pengadaan Randis Pemda Sah , Saefullah Latief dituding Asal Ngomong .

<p dir="ltr">Disway ,Bone --- Pro kontra terkait pengadaan Kendaraan Dinas ( Randis) untuk Bupati dan wakil Bupati Serta Sekda Bone  mulai temui Titi terang .</p> <p dir="ltr">Pengadaan Randis tersebut diakui oleh Pemkab Bone itu  sah ( Legal)  sesuai aturan  dan hal itu diungkapkan langsung oleh Kabid anggaran pemkab Bone , dan Kepala Bagian Umum Setda Bone , Hamsah Sanusi ..</p> <p dir="ltr">Hal itu pun diakui oleh salah satu anggota DPRD Bone  Muh .Fahri ,yang menyebutkan pengadaan Randis pemkab Bone itu tidaklah ilegal karena memang sudah dibahas dalam pembahasan anggaran sebelumnya .</p> <p dir="ltr">Selain itu , kedua perwakilan Pemkab Bone ya g angkat bicara tersebut yakni Kabid anggaran dinas Keuangan dan Kabag Umum Setda Bone  terkait  sorotan ketua Komisi 1 DPRD Bone, Saefullah Latief , tidaklah berdasar dan dinilainya asal ngomong .</p> <p dir="ltr">Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Bone Andi Muhammad Ikbal Walinono jelaskan bahwa APBD disusun itu berdasarkan pasal 23 PP <a href="tel:122019">12/2019</a> Tentang PKD dan PMDN <a href="tel:842022">84/2022</a> tentang PEDUM APBD TA. 2023 yang mengamanahkan Pemerintah Daerah melalui TAPD menyusun APBD berdasarkan RKPD.</p> <p dir="ltr">“Berdasarkan RKPD dan RENJA Sekretariat Daerah yang terdapat sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas, sehingga TAPD menyampaikan Dokumen R-APBD ke DPRD sudah berdasarkan ketentuan, mana berani kita mengadakan hal itu kalau tidak diusulkan sebelumnya " jelasnya</p> <p dir="ltr">Selanjutnya , A.Ikbal menuding jika disaat pembahasan Randis disaat pembahasan ,ketua komisi yang juga Anggota BANGGAR tidak hadir ." Dia ( Saefullah Latief )  sering tidak menghadiri rapat Banggar TAPD pada pembahasan R-APBD TA. 2023, kalau tidak salah 3 kali  sehingga tidak mengikuti dinamika pembahasan" ungkapnya.</p> <p dir="ltr">Ikbal dan Hamsah  menuding jika   pernyataan Saefullah Latief  tidak lah benar dan asal ngomong  karena pengambilan keputusan DPRD bersifat kolektif kolegial selama tingkat kehadiran DPRD dianggap quorum</p> <p dir="ltr">Sementara itu ,Budiman ,salah seorang tokoh muda penggiat sosial Media , menilai pengadaan Randis tersebut tetap dinilainya tetap tidak rasional atau tetap tidak ber etika ditengah kondisi keuangan daerah yang Corat marut.</p> <p dir="ltr">" Apapun alasan mereka ,pengadaan Randis tersebut tetap tidak beretika ,seharusnya mereka khususnya bupati bone sadar dan dengan masa terakhir masa jabatannya dan ada apa mereka harus diadakan Randis baru " tanya Budiman .</p> <p dir="ltr">Budiman bahkan sangat menyayangkan jika  ada pihak menilai pengadaan Randis untuk ketiga pejabat itu sangatlah mubassir padahal masih ada yang sangat perlu diadakan yakni ke gafaan Randis untuk para camat yg sudah capai waktunyabya utk diganti .pungkasnya .</p> <p dir="ltr">( subaer)</p>

Sumber: