Proyek Bandara Sulhas Tak Kunjung Tuntas, DPRD Soroti Angkasa Pura I

<strong>DISWAY, MAKASSAR --</strong> Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti mangkraknya pembangunan proyek perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Sebab mangkraknya proyek ini mengganggu kenyamanan para pengguna jasa Bandara. Apalagi proyek tersebut menggunakan biaya cukup fantastis sebanyak Rp2,6 triliun untuk perluasan dari 6 gate menjadi 12 gate. Sorotan ini disampaikan ketika Komisi D DPRD Sulsel membidangi pembangunan melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Angkasa Pura I, Rabu, (9/8/2023). Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyebutkan, meskipun Angkasa Pura bukan mitra langsung dari DPRD Provinsi namun menyangkut tanggungjawab legislatif ke masyarakat. Sehingga penting untuk mendengarkan langsung keterangan dari pihak Angkasa Pura. Sebab, mangkraknya Bandara Sultan Hasanuddin banyak dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan fasilitas umum. "Banyaknya desakan, kami panggil untuk klarifikasi, kami juga punya tanggungjawab ke masyarakat. Kami tahu pembangunan pasti berantakan. Tapi kenyamanan masyarakat harus diprioritaskan. Meskipun kami bukan mitra secara langsung. Tapi ini menyangkut persoalan masyarakat," ujar Ketua NasDem Makassar itu. Lebih jauh, Cicu menyebutkan, fasilitas umum yang banyak dikeluhkan pengguna jasa adalah soal toilet hingga akses parkir. Seharusnya toilet dan perparkiran ini perlu dikelola dengan baik. "Toilet biar kecil yang penting bersih. Karena kita ke bandara manapun pasti toilet yang dipertanyakan," kata Cicu terkait maraknya keluhan menyangkut toilet di Bandara yang terkesan tidak terurus. Maka dari itu Cicu berharap besarnya anggaran yang dikucurkan untuk proyek pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin harus sebanding dengan hasilnya. Kendati meskipun Angkasa Pura menggunakan anggaran secara mandiri, tetapi merupakan naungan dari Kementerian BUMN. "Apalagi anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah pusat. InsyaAllah sebanding hasilnya yang benar-benar menjadi kebanggaan kita semua," sambungnya. Senada juga disampaikan Anggota Komisi D, Ansyari Mangkona. Dia menyebutkan, Angkasa Pura perlu memperhatikan lokasi parkir bagi pengguna jasa. Sebab kerap terjadi penumpukan kendaraan di pintu keberangkatan maupun kedatangan. Termasuk Angkasa Pura perlu menertibkan taksi liar yang kerap parkir di badan jalan. Sebab ini dianggap menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan. "Karena ini juga semacam ada monopoli lokasi parkir, kita hanya diberi waktu lima menit untuk menurunkan barang. Sementara ada taksi liar yang parkir di situ. Ini saya kira perlu perhatian juga," kata Ansyari. Sementara Wakil Ketua Komisi D, Jhon Rende Mangontan menyebutkan, Angkasa Pura memiliki komitmen untuk memperbaiki fasilitas umum. Serta berjanji menuntaskan Bandara Sultan Hasanuddin ini pada Desember 2024. "Akhir Agustus Angkasa Pura akan melakukan peresmian gedung bagian Selatan. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikan pembangunan Bandara Desember 2024," tukasnya. Sementara General Manajer Angkasa Pura I, Wahyudi mengaku, lambannya pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin karena terjadi Pandemi Covid-19. Sehingga terjadi refocusing anggaran. Di sisi lain di masa Pandemi ini, kata dia, Angkasa Pura mengalami kerugian cukup fantastis karena penurunan jumlah penumpang. "Sempat kami tunda karena adanya Pandemi Covid-19 dan mengalami terjadinya penurunan penumpang. Kami juga mengalami kerugian, Rp3,3 triliun 2020, Rp2,6 triliun 2021 dan Rp1,3 triliun 2022," katanya. Adapun progres fisik pembangunan Bandara kata dia, sudah mencapai 67 persen. Sehingga meyakini Bandara Sultan Hasanuddin dapat rampung rentan waktu November atau Desember di 2024. "Kalau kemampuan kita mengerjakan 2 persen setiap bulan. Artinya November atau Desember 2024 sudah selesai. Terjadinya pengurangan kenyamanan penggunaan jasa, kami memohon maaf. Masa pekerjaan Proyek ini kami akui ada kekurangan kenyamanan pengguna jasa," imbuhnya. (BAR)

Sumber: