Bela Danny, Hasto Serang Balik Ahmad Ali

<strong>DISWAY, MAKASSAR --</strong> Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah bergabungnya Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto ke partai besutan Megawati Soekarnoputri untuk mencari perlindungan hukum seperti tudingan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali. Ahmad Ali pernah membuat pernyataan yang menyebutkan Danny Pomanto mencari perlindungan hukum dengan bergabung ke PDIP usai hengkang dari NasDem. Pernyataan ini pun dibantah oleh Hasto. Sekjen PDIP itu menegaskan partainya tidak menggunakan instrumen hukum untuk alasan elektoral. "PDI Perjuangan tidak pernah mengggunakan instrumen hukum untuk elektoral, untuk melakukan penggalangan, untuk lindung-melindungi, karena kami tempatkan yang namanya kehormatan terhadap seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya," kata  Hasto kepada wartawan baru - baru ini di Jakarta. Pernyataan Hasto ini menjadi tamparan keras bagi partai NasDem. Pasalnya partai besutan Surya Paloh ini diduga selalu menjadikan instrumen hukum untuk kepentingan elektoral partai. Hasto menegaskan, partainya selalu menjunjung tinggi proses hukum. Untuk itu, Hasto mengatakan partainya tak ada kesepakatan terkait lindung-melindungi soal perkara hukum. "Seperti kantor ini ketika diserang secara brutal oleh pemerintah yang otoriter pun kami tetap setia pada jalan hukum," tuturnya. Sebelumnya ramai diberitakan,  Ahmad Ali menyebut, Danny Pomanto mencari perlindungan hukum dengan bergabung ke PDI Perjuangan. "Dalam perjalanannya, Pak Danny Pomanto ini sebenarnya lahir dari kesepakatan dia dengan saya dan kemudian memasangkan dengan Ibu Titi  (Fatmawati Rusdi) yang hari ini menjadi wawalkot Pak Danny. Jadi ketika kemudian dalam perjalanannya, setelah itu memang dia tiba-tiba kasus PDAM yang lama ya, ternyata kejaksaan melakukan penyelidikan, sampai dengan berakhir sekarang dirutnya sudah masuk persidangan, dan semua direktur yang terlibat saat itu ditahan," kata Ahmad Ali dilansir dari beberapa media online. Dia menduga kasus hukum inilah yang mendasari keputusan Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem. Dia menganggap Danny sedang mencari perlindungan hukum atas kasus dugaan korupsi PDAM Makassar. "(Kasus PDAM) saat dia jadi wali kota (periode) pertama lalu. Sehingga itu kita duga, pasti, ketika tiba-tiba muncullah keinginan (Danny) untuk jadi gubernur. Sempat bicara dengan saya secara tertutup berdua. Padahal sejak awal kita sepakati dia akan jadi wali kota dan kemudian akan membantu NasDem," kata Mad Ali. "Artinya siapa pun orang partai akan menduga bahwa dia berpindah itu bukan karena alasan Anies. Kalau karena Anies itu gelombang perpindahan itu terjadi waktu beberapa elite partai katakanlah seperti Niluh dan Enggar, mereka menyatakan sikap. Jadi, sulit untuk tidak kita katakan bahwa dia mencari perlindungan hukum di luar," imbuhnya. (BAR) <div class="yj6qo"></div> <div class="adL"></div>

Sumber: